Sistem e-Filing sempat Eror, DJP Berikan Pengecualian Denda Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111

Post Image
02 Apr 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111 yang jatuh tempo pada 31 Januari 2020. Pengecualian itu diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-157/PJ/2020, Akibat dari gangguan aplikasi yang mengakibatkan permohonan surat elektronik pengusaha kena pajak (PKP) tidak dapat disetujui pada tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari 2020.

Dalam aturan tersebut DJP memberikan ketentuan atas pengecualian denda Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111, antara lain:

  1. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) pada tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2020 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111.
  2. PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak pada tanggal 29 Januari sampai dengan 3 Februari 2020 karena menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), namun baru menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur dengan tanggal yang tercantum pada faktur pajak yaitu tanggal 3 sampai dengan 7 Februari 2020, diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penerbitan faktur pajak.

Adapun PKP yang dimaksud adalah PKP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 masa pajak Desember 2019 melalui saluran tertentu (e-Filing) dengan 2 ketentuan, yaitu:

  1. Masa berlaku sertifikat elektroniknya telah berakhir sampai dengan 31 Januari 2020.
  2. Menyampaikan permintaan sertifikat elektronik baru pada 29 Januari 2020—7 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik.

Dalam keputusan yang mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020 ini tertulis pada diktum keenam bahwa “Terhadap sanksi administrasi berupa denda …, tidak diterbitkan surat tagihan pajak”.

Artinya jika surat tagihan pajak (STP) telah diterbitkan maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Itulah rangkuman Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-157/PJ/2020. Agar tidak lupa setor dan lapor pajak, kami membuatkan kalender khusus Pajak tahun 2020 yang dapat Rekan Pajak V2C unduh GRATIS disini.

Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi kami melalui :⁣⁣

Telp      : 021 733 4239

WA       : 0851 0229 3839

eMail    : mkt@v2cconsultant.com

 

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.