Pengertian, Tujuan dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Post Image
23 Aug 2018

A. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, memiliki dua tujuan, yaitu:

  1. Menguji kepatuhan wajib pajak (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan.
    Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 4 PMK No. 184/PMK.03/2015):
    1. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
    2. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP
    3. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
    4. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
    5. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
    6. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
    7. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
    8. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau
    9. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
      Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
  2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.
    Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut (Pasal 70 PMK No. 184/PMK.03/2015):
    1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
    2. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
    4. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    5. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
    6. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
    7. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
    8. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
    9. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
    10. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
    11. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
    12. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

C. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka Waktu Pemeriksaann terbagi menjadi dua, antara lain:

  1. Jangka Waktu Pengujian
    1. Pemeriksaan Lapangan
      Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.
    2. Pemeriksaan Kantor
      Pemeriksaaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.
  2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporannnya:
    Paling lama 2 (dua) bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.