PEMERINTAH BERI INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19 PER 1 APRIL 2020

Post Image
23 Apr 2020

Produktivitas dan stabilitas sektor ekonomi Indonesia saat ini telah menurun. Penurunan ini diakibatkan mewabahnya  Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Pemerintah dalam hal ini berupaya keras mencari solusi terbaik agar perekonomian Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pada 26 Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan terkait insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak Virus Corona. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2020. Permenkeu 23/PMK.03/2020 menjelaskan ada 4 insentif pajak yang akan diberikan terkait dengan ketentuan pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22 Impor, PPh pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).   

Adapun keempat insentif tersebut sebagai berikut.

  1. Insentif PPh Pasal 21

Insentif ini diberikan kepada pegawai yang menerima penghasilan dengan kriteria:

  1. Pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salahsatu dari 440 bidang industri tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
  2. Memiliki NPWP;
  3. Wajib Pajak yang bersangkutan memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PPh 21 yang di tanggung pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Selain itu, pemberi kerja wajib  menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah kepada Kepala KPP terdaftar.

 

  1. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib Pajak yang dibebaskan dari pemungutan ini yaitu :

  1. Wajib Pajak yang bergerak di salahsatu dari 102 bidang industrI tertentu dan/atau;
  2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas kepada Kepala KPP dimana WP Pusat terdaftar. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

 

  1. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP terdaftar. Pemerintah memberikan  pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak Pemberitahuan Pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

 

  1. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Insentif PPN diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kriteria :

  1. Bergerak di salah satu dari 102 bidang industri tertentu dan/atau;
  2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
  3. Menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.

Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku sejak penerbitan Permenkeu ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.