Kurs Pajak 12-25 Mei 2021, PPN Bakal Naik, Aset kripto bakal kena pajak, dan Kabar Pajak lainnya

Post Image
17 May 2021

Kami telah merangkum kabar pajak selama sepekan, mulai dari Kurs Pajak 12-25 Mei 2021, PPN Bakal Naik, Aset kripto bakal kena pajak, dan Kabar Pajak lainnya.

 

1. Kurs Pajak 12-25 Mei 2021, Rupiah Menguat Atas Mayoritas Mata Uang Asing

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KM.10/2021, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Kurs Pajak untuk hari Rabu 12 Mei 2021 sampai Selasa 25 Mei 2021.

Terlihat rupiah menguat atas mayoritas mata uang asing, dimana rupiah hanya melemah terhadap 4 mata uang asing saja. Yakni terhadap Dolar Kanada, Rupee India, Rupee Pakistan, dan Peso Philipina.

Anda dapat menyimak kurs pajak tanggal 12-25 Mei 2021 pada tabel berikut:

 Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak

 

Dapatkan e-Book  Corporate Tax (Pajak Badan) atau e-Book Individual Tax (Pajak Pribadi) GRATIS disini.

 

2. Tarif PPN Bakal Naik, Dirjen Pajak: Kita Terendah di Dunia!

Gedung DJP

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 10%. Pembahasan pun sudah dilakukan di internal Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pun membenarkan adanya rencana Pemerintah untuk kenaikan PPN tersebut. Namun, saat ini masih dalam pembahasan tahap awal.

Suryo menjelaskan ada beberapa alasan Pemerintah untuk menaikkan tarif PPN ini. Pertama, untuk meningkatkan penerimaan di tahun depan.

Langkah ini mengikuti beberapa negara lain yang sudah menggunakan PPN sebagai instrumen penerimaan perpajakan di saat pandemi Covid-19. Salah satunya Arab Saudi yang menaikkan PPN nya dari 5% menjadi 15% di Juli 2020 ...

Baca selengkapnya di:

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210511102020-4-244885/tarif-ppn-bakal-naik-dirjen-pajak-kita-terendah-di-dunia

 

3. Investasi Bitcoin dkk (Aset Kripto) Bakal Kena Pajak!

Aset Kripto Bakal Kena Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana memungut pajak untuk transaksi aset kripto (cryptocurrency) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah sedang menyusun formulasi untuk memajaki produk investasi baru yang tengah tren terutama dikalangan kaum milenial ini.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji kriteria dari transaksi kripto ini untuk bisa menentukan jenis pajak yang paling tepat.

"Untuk kripto ini sendiri kami sedang terus melakukan pendalaman, seperti apa sih model bisnis crypto ini. Karena kalau kita bicara UU pajak, atau UU yang paling sederhana UU PPh dan UU PPN. UU PPN pasti yang dikenakan adalah barang dan jasa yang masuk ke daerah pabeanan," ujarnya dalam diskusi bersama media ...

Baca selengkapnya di:

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210512065406-17-245183/perhatian-sri-mulyani-mau-pungut-pajak-investasi-kripto

 

4. Sistem OSS dan DJP akan Terhubung, Pembuatan NPWP Bisa Lewat OSS

Sistem OSS dan DJP Terhubung

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha yang mengajukan izin melalui sistem online single submission (OSS) tapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan langsung difasilitasi pembuatannya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (17/5/2021).

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan nantinya sistem OSS dengan sistem Ditjen Pajak (DJP) akan terhubung. Setelah terhubung, pembuatan NPWP bisa diajukan secara langsung lewat OSS.

"Dalam sistem OSS risk based approach (RBA), nanti pelaku usaha bisa mengajukan NPWP dan sistem bisa juga mengecek KSWP [konfirmasi status wajib pajak]," ujar Yuliot ...

Baca selengkapnya di:

https://news.ddtc.co.id/tidak-punya-npwp-saat-ajukan-izin-lewat-oss-langsung-difasilitasi-29857

 

5. Sudah Saatnya Naikkan Pajak Orang Super Kaya Indonesia

Sri Mulyani

Suara.com - Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memaksimalkan pendapatan pajaknya dengan meningkatkan pajak penghasilan bagi orang-orang super kaya - mereka yang memiliki kekayaan bersihnya melebihi US$ 1 juta atau Rp 14,2 miliar - yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Langkah ini bisa bermanfaat bagi Indonesia, karena defisit negara telah mencapai Rp 553 triliun karena anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang berlangsung untuk menahan dampak ekonomi wabah COVID-19.

Indonesia juga mengalami resesi pertama sejak 1998 tahun lalu dan penerimaan pajaknya hanya mencapai 89,25% atau Rp 1.019 triliun pada tahun lalu, meleset 10% dari target Rp 1.198 triliun.

Diprediksi meningkat 67% pada 2025, Pemerintah diminta untuk menaikkan pajak orang-orang super kaya di Indonesia ...

Baca selengkapnya di:

https://www.suara.com/bisnis/2021/05/13/071500/sri-mulyani-sudah-saatnya-naikkan-pajak-orang-super-kaya-indonesia?page=all

 

6. Setoran Pajak Pelanggan Netflix, Spotify, Zoom Mencapai Rp 1,89 Triliun

Netflix

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langka pemerintah untuk menarik pajak atas konsumsi barang/jasa dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berbuah manis. Pasalnya, sejak awal tahun hingga 30 April lalu setoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar para pelanggan platform digital seperti Netflix, Spotify, dan Zoom mencapai Rp 1,89 triliun.

“Setoran tersebut berasal dari 48 pemungut pajak yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebagai objek pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor, Senin (10/5) ...

Baca selengkapnya di:

https://nasional.kontan.co.id/news/wow-setoran-pajak-pelanggan-netflix-spotify-zoom-mencapai-rp-189-triliun

 

7. Perombakan Skema dan Tarif PPN: Pengecualian Objek PPN Dibatasi

Trolley

Bisnis, JAKARTA — Tak hanya mengutak-atik tarif dan skema, otoritas fiskal juga akan melakukan penyesuaian fasilitas dalam bentuk pembatasan pengecualian objek di dalam Pajak Pertambahan Nilai.

Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi administrasi maupun anggaran. Rencana tersebut telah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan pihak terkait lainnya di dalam rapat harmonisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembatasan pengecualian ini merupakan salah satu bagian dari perombakan skema dan tarif PPN dalam rangka meningkatkan penerimaan negara untuk mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023. (Bisnis, 10/5).

Sumber Bisnis yang mengikuti proses harmonisasi tersebut mengatakan penyesuaian fasilitas dilakukan dengan semangat penyederhanaan ...

Baca selengkapnya di:

http://taxbase.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=17293&q=&hlm=1

 

8. Rugikan Negara Ratusan Juta, Pengemplang Pajak Diringkus!

Borgol

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali bekerja sama dengan Reserse Mobil Kepolisian Daerah Bali berhasil meringkus tersangka pidana pajak atas nama SCB (42) di Jombang, Jawa Timur.

SCB berhasil ditemukan dan ditangkap setelah masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Desember 2020 untuk selanjutnya dilakukan penahanan oleh Korwas PPNS Polda Bali.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Bali Andri Puspo mengemukakan SCB diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar.

"Atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Dalam melakukan perbuatannya," kata Andri seperti dikutip melalui keterangan resmi, Senin (17/5/2021) ...

Baca selengkapnya di:

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210517100955-4-245859/rugikan-negara-ratusan-juta-pengemplang-pajak-diringkus

 

Itulah 8 kabar pajak selama sepekan edisi Minggu ke-2 bulan Mei 2021 pilihan V2C Consultant.

 

Dapatkan e-Book Perpajakan Gratis!

Miliki segera e-Book Corporate Tax (Pajak Badan) atau e-Book Individual Tax (Pajak Pribadi) hanya untuk Anda secara GRATIS!

 

Jika Anda membutuhkan konsultasi dan bantuan seputar AKUNTANSI, HUKUM, PAJAK, dan BISNIS, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui:

Telp.    : 021 733 4239
WA      : 0851 0229 3839
E-Mail  : mkt@v2cconsultant.com
Web.   : www.v2cconsultant.com