Kurs Pajak 09-15 Juni 2021, Sembako Bakal Dipajaki dan Kabar Pajak Lainnya

Post Image
10 Jun 2021

Kami telah merangkum kabar pajak selama sepekan, mulai dari Kurs Pajak 09-15 Juni 2021, Sembako Bakal Dipajaki, dan Kabar Pajak Lainnya.

 

1. Kurs Pajak 02-08 Juni 2021, Rupiah Kembali Menguat Atas Mayoritas Amata Uang Asing.

https://images.pexels.com/photos/164688/pexels-photo-164688.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940

Gray Auto Bill Counter Photo by Pixabay from Pexels

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.10/2021, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Kurs Pajak untuk hari Rabu 09 Juni 2021 sampai dengan Selasa 08 Juni 2021.

Minggu ini Rupiah kembali menguat atas mayoritas mata uang asing. Dimana rupiah hanya melemah terhadap 4 mata uang asing saja, yakni terhadap Ringgit Malaysia, Peso Philipina, Bath Thailand, dan Won Korea.

Anda dapat menyimak kurs pajak tanggal 09-15 Juni 2021 pada tabel berikut:

 

Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak

 

Dapatkan e-Book  Corporate Tax (Pajak Badan) atau e-Book Individual Tax (Pajak Pribadi) GRATIS disini.

 

2. Siapkan Ancang-ancang, PPN Bakal Naik Menjadi 12 Persen

https://images.unsplash.com/photo-1514190753789-22afb20bcbbb?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

With passport, rupiah, and wallet. Photo by bady abbas form unsplash.com

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 10 persen yang berlaku saat ini.

Ketentuan tarif sebesar 12 persen itu tertuang dalam draft Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bakal dibahas bersama DPR.

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12 persen," tulis Pasal 7 draf RUU KUP dikutip Kompas.com, Senin (7/6/2021)...

Baca selengkapnya di:

https://money.kompas.com/read/2021/06/07/162748926/siapkan-ancang-ancang-ppn-bakal-naik-jadi-12-persen

 

3. Rencana Pemerintah Jadikan Bahan Pokok Objek Pajak Tuai Beragam Reaksi

https://www.v2cconsultant.com/storage/media/indonesia-traditional-market.-photo-by-rio-lecatompessy-form-unsplash.com-68729.jpeg

Indonesia Traditional Market. Photo by Rio Lecatompessy form unsplash.com

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak menuai beragam reaksi dari pelaku pasar dan produsen. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan situasi perekonomian saat ini sebelum menggulirkan wacana tersebut.

“Pemerintah seharusnya bisa menyasar sumber pemasukan lain, selain bahan pokok yang sangat esensial bagi masyarakat.

Terlebih situasinya banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan belum pulih daya belinya,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran, Minggu (6/6/2021)...

Baca selengkapnya di:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210606/12/1401966/rencana-pemerintah-jadikan-bahan-pokok-objek-pajak-tuai-beragam-reaksi

 

4. Catat! Perusahaan yang Merugi Bakal Membayar PPh Minimum 1%

https://foto.kontan.co.id/X2lyiaiAU7RqZebW6-nm9Af-vIk=/smart/2021/03/01/1511337128p.jpg

ILUSTRASI. Catat! Perusahaan yang merugi bakal membayar PPh minimum 1%. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) kepada pelaku usaha yang selama ini melaporkan rugi ke kantor pajak, kian terang. Rencana kebijakan ini, masuk dalam rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Asal tahu saja, AMT ditujukan bagi Wajib Pajak Badan dengan Pajak Penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu. Skema pungutan pajak korporasi tersebut merupakan respons pemerintah atas celah yang dimanfaatkan Wajib Pajak dan untuk melakukan penghindaran dari kewajiban bayar pajak.

Dalam draft perubahan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima KONTAN, mengatur dua hal. Pertama, Wajib Pajak Badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, maka akan dikenai PPh minimum...

Baca selengkapnya di:

https://nasional.kontan.co.id/news/catat-perusahaan-yang-merugi-bakal-membayar-pph-minimum-1

 

5. Reformulasi PPN: Alutsista Jadi Objek Pajak

https://www.v2cconsultant.com/storage/media/tank-34685.jpeg

Ilustrasi. Reformulasi PPN: Alutsista Jadi Objek Pajak. PT Pindad (Persero)

Bisnis, JAKARTA — Di tengah polemik mengenai usulan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp1.700 triliun, otoritas fiskal justru menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dengan kata lain, barang atau perlengkapan yang masuk ke dalam kategori alutsista menjadi objek pajak.

Selanjutnya, alutsista akan mengikuti skema multitarif yang disiapkan oleh pemerintah, yakni tarif umum sebesar 12% atau tarif lebih rendah yang direncanakan sebesar 5% atau 7%.

Penghapusan itu merupakan salah satu klausul reformulasi PPN dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)...

Baca selengkapnya di:

https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=17320&q=&hlm=1

 

6. Negara G7 sepakat pajaki perusahaan digital 15%, ini respon pemerintah Indonesia

https://images.unsplash.com/photo-1458862768540-8b091824fe2d?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=752&q=80

Smartphone Homescreen. Photo by Saulo Mohana form unsplash.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelompok tujuh negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia atau G7 sepakat akan menerapkan pajak perusahaan teknologi global sebesar 15% atas penghasilan yang didapat dari negara-negara terkait. Tak terkecuali bagi perusahaan digital sekaliber Google, Amazon, dan Facebook.

Adapun G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, dan Kanada. Langkah kelompok G7 tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan negara-negara untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona. Alhasil setoran pajak digital tersebut diharapkan bisa berkontribusi besar terhadap penerimaan ketujuh negara itu.

Kendati demikian, kesepakatan G7 nyatanya tidak serta-merta membuat Indonesia mengikuti langkah mereka. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan konsensus pajak atas perusahaan multinasional itu tidak secara langsung memberi pengaruh kepada sistem perpajakan Indonesia...

Baca selengkapnya di:

https://nasional.kontan.co.id/news/negara-g7-sepakat-pajaki-perusahaan-digital-15-ini-respon-pemerintah-indonesia

 

7. Perubahan Skema PPN: Batas Omzet Pengusaha Kena Pajak Direvisi

https://images.unsplash.com/photo-1604156425963-9be03f86a428?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

Money which is the medium of exchange in Indonesia. Photo by Mufid Majnun form unsplash.com

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan mengubah batasan Pengusaha Kena Pajak sebagai tindak lanjut dari rencana implementasi tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai. Adapun saat ini, batasan omzet Pengusaha Kena Pajak adalah Rp4,8 miliar per tahun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, perubahan ambang batas atau threshold omzet ini dilakukan untuk memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara bisa terpacu, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasalnya, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) otoritas fiskal mengusulkan skema tarif final bagi pelaku usaha kecil, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor usaha yang tidak memiliki pajak masukan. (Bisnis, 3/6).

Klasifiksi pendapatan Rp4,8 miliar per tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai...

Baca selengkapnya di:

https://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=17316&q=&hlm=1

 

8. Pemerintah berencana kenakan tarif pajak karbon Rp75 per kg

https://images.unsplash.com/photo-1592593154279-a651942a45ff?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1567&q=80

Factory building with smoke emissions.Photo by ETA+ form unsplash.com

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menarik pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Tujuannya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh emisi karbon.

Kebijakan tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini rencananya akan dibahas secepatnya di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) oleh parlemen.

Lebih lanjut, dari revisi UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id menyebutkan, pajak karbon dipungut dari orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon...

Baca selengkapnya di:

https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berencana-kenakan-tarik-pajak-karbon-rp-75-per-kg

 

Itulah 8 kabar pajak selama sepekan kebelakang pilihan V2C Consultant.

 

Dapatkan e-Book Perpajakan Gratis!

Miliki segera e-Book Corporate Tax (Pajak Badan) atau e-Book Individual Tax (Pajak Pribadi) hanya untuk Anda secara GRATIS!

 

Jika Anda membutuhkan konsultasi dan bantuan seputar AKUNTANSI, HUKUM, PAJAK, dan BISNIS hubungi kami melalui:

Telp.    : 021 733 4239
WA      : 0851 0229 3839
E-Mail  : mkt@v2cconsultant.com
Web.   : www.v2cconsultant.com