COVID 19 MEWABAH! DJP TETAPKAN RELAKSASI PAJAK 2020

Post Image
01 Apr 2020

Sejak pertengahan Februari 2020, Indonesia terkena dampak akibat virus covid 19 yang sedang meradang di dunia. Virus ini menyebar dengan cepat apabila melakukan kontak langsung dengan para pasien yang positif akibatnya, banyak aktivitas serta kegiatan masyarakat Indonesia yang menjadi terhambat dan tidak maksimal. Salah satu dampak yang cukup signifikan yaitu pada perekonomian Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung Indonesia juga terkena dampak terhadap virus ini. Dirjen Pajak menetapkan pada tanggal 14 Maret 2020 sampai 30 April 2020 sebagai keadaan kahar (force majeure), sehingga beberapa aktivitas perpajakan mendapat relaksasi.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak mengumumkan suatu keputusan kebijakan perpajakan terkait sanksi administrasi Pada tanggal 20 Maret 2020 Nomor: KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Keputusan tersebut mengatur beberapa ketentuan, yaitu:

  1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun pajak 2019 (“SPT PPh OP 2019”) dan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT PPh OP Tahun 2019 diperpanjang menjadi paling lambat 30 April 2020, seharusnya sesuai ketentuan umum batas akhir sebenarnya jatuh pada tanggal 31 Maret 2020.
  2. Penyampaian terkait pengampunan pajak berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau Laporan Penempatan Harta Tambahan (LPHT) diperpanjang menjadi paling lambat 30 April 2020.
  3. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) pemotongan/pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh tersebut.  
  4. Pengajuan permohonan upaya hukum tertentu oleh Wajib Pajak, seperti:
    1. Keberatan,
    2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
    3. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak

Sebagaimana ketentuan pajak yang memiliki batas waktu pengajuan permohonan antara 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020, diberikan perpanjangan hingga tanggal 31 Mei 2020.

 

Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi kami melalui :⁣⁣
Telp      : 021 733 4239
WA       : 0851 0229 3839
eMail    : mkt@v2cconsultant.com

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.