5 Fakta Pajak UMKM di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Post Image
03 Jan 2020

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Dengan menjamurnya UMKM, akan memberikan dampak positif secara langsung ataupun tidak langsung dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan.

Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang Kategori atau Kriteria UMKM yang ada di Indonesia. Lalu apa saja pajak yang harus dibayarkan para pelaku UMKM tersebut?

Anda dapat menyimak peraturan perpajakan tentang UMKM pada Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan. Ketika pelaku usaha mendaftarkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mereka akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam SKT tersebut, para pelaku usaha bisa melihat pajak apa saja yang harus dibayarkan.

Besaran dan jenis pajak yang dibayarkan tergantung pada jenis transaksi dan jumlah omzet usahanya dalam satu tahun. Pajak tentang UMKM secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau omzet di bawah Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun atau yang dikenal dengan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) 0,5%.

Berikut adalah 5 fakta pajak untuk UMKM yang perlu Anda ketahui:

1. Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Ketentuan tarif PPh Final 0,5% adalah ketentuan yang bersifat opsional, para Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif tersebut ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Khusus untuk Wajib Pajak Yang Memiliki Penghasilan di Bawah 4,8 Miliar

Dalam Peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, sudah ditetapkan bahwa wajib pajak yang dapat menggunkan tarif PPh Final ini adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar.

Dengan adanya aturan tersebut pemerintah menargetkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Dengan begitu pemerintah dapat merangkul para UMKM agar bisa berkontribusi dan aware terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Skema PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

3. Semua Wajib Pajak Berhak Dikenai Tarif PPh Final 0,5%, Kecuali…

Semua wajib pajak dapat menikmati tarif PPh Final 0,5%, kecuali beberapa wajib pajak dengan kriteria sebagai berikut:

  • Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
  • Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

4. Wajib Pajak Harus Mengajukan Diri untuk Menggunakan Tarif PPh Final 0,5%

Karena bersifat opsional, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP terdaftar jika ingin menggunakan tarif PPh Final (0,5%) untuk mendapatkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif PPh Final sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif PPh Normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini akan menghadirkan lebih banyak lagi para pelaku bisnis UMKM yang mengerti dengan perpajakan di Indonesia sehingga mampu memgembangkan usahanya dan dapat memberikan kontribusi lebih untuk Negara.

5. Batas Waktu Pengenaan Tarif PPh Final 0,5%

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki batas waktu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

  • 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
  • 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau Firma.
  • 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktunya berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Lalu seberapa pentingkah membuat pembukuan bagi UMKM? Untuk lebih jelasnya yuk tonton video berikut: 

 

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.