SAH! WNI BISA MENJADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI, KOK BISA SIH?

Post Image
09 Apr 2021

Melalui PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.03/2021, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) loh!

Subjek Pajak sendiri adalah orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.  

Hal yang harus diingat, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek pajak berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan, tidak semua subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak loh.

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, PMK-18/2021 membahas tentang persyaratan subjek pajak orang pribadi, dimana dalam peraturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai WNI yang dapat menjadi SPLN.

 

A. PERSYARATAN WNI MENJADI SPLN

Seperti yang tertulis pada Pasal 3 ayat (1) PMK-18/2021, dijelaskan bahwa untuk menjadi SPLN seorang WNI harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat umum berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan lain yang telah ditentukan. Apa saja persyaratnya? mari kita cek bersama.

Persyaratan Berjenjang yaitu untuk menguji terpenuhinya persyaratan yaitu:

1. Bertempat tinggal di luar Indonesia

Syarat pertama untuk agar WNI bisa menjadi SPLN adalah tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2. Memiliki pusat kegiatan utama (PKU) di luar Indonesia

Anda juga dapat menjadi SPLN jika memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia seperti bekerja, menjadi anggota keluarga yang tinggal di luar Indonesia, ataupun menjadi anggota organisasi di suatu negara. Tentu harus dibuktikan dengan:

  • sumber penghasilan yang berasal dari luar Indonesia;
  • suami/istri/anak-anak/keluarga tinggal di luar Indonesia; dan/atau
  • menjadi anggota organisasi agama/pendidikan/sosial/kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat.

 3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia

Bagi Anda yang menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi WNI-SPLN.

Note:

Untuk persyaratan berjenjang artinya WNI yang ingin menjadi SPLN tidak perlu memenuhi seluruh persyaratan pertama, kedua, dan ketiga.

Berikut adalah skema untuk menjadi SPLN bagi WNI:

  • Jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal (bermukim) di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan angka 2 dan 3;
  • Jika WNI ybs memenuhi bertempat tinggal di luar negeri (LN) sekaligus bertempat tinggal di Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka 2 (PKU di Luar Indonesia);
  • Jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratan angka 3;
  • Jika WNI tersebut ternyata memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka 3, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di LN;

Persyaratan Administrasi yang wajib Anda penuhi untuk menjadi SPLN yaitu:

4. Menjadi subjek pajak Negara atau Yurisdiksi lain

Untuk menjadi SPLN Anda harus berstatus sebagai subjek pajak di Negara atau Yurisdiksi lain dan dibuktikan dengan SKD/dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan:

  • Menggunakan bahasa Inggris;
  • Paling sedikit mencantumkan: nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku; dan nama serta tanda tangan/yang setara oleh Pejabat Berwenang di negara atau yurisdiksi ybs;
  • Periode SKD berakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak .

5. Persyaratan tertentu lainnya

Untuk menjadi SPLN Anda harus memenuhi persyaratan tertentu lainnya seperti:

  • Telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN; dan
  • Telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh DJP.

 

B. TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN WNI - SPLN

Tata cara permohonan surat keterangan WNI-SPLN tertulis pada  Pasal 4 PMK-18/2021, yaitu:

1. Bagi WNI yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a PMK.

2. Permohonan diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Jika belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan BPS, ke KPP terdaftar

3. Hasil keputusan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, disini KPP a.n. Dirjen akan menerbitkan:

  • Surat Keterangan WNI-SPLN dalam hal telah memenuhi persyaratan; atau
  • Surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi persyaratan.

4. Permohonan dianggap diterima jika hasil keputusan belum diterbitkan setelah melawati batas waktu yang telah ditentukan dan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keterangan WNI-SPLN dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati.

 

C. KEWAJIBAN SUBJEKTIF & PERLAKUAN PPh WNI-SPLN

Sebagai seorang wajib pajak tentu WNI-SPLN memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini tertuang pada pasal 5 dan 6 PMK-18/2021, yaitu:

1. WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A UU PPh dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia;

2. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE) pada saat akan meninggalkan Indonesia melalui KPP/KPP Mikro/KP2KP/saluran tertentu, dengan melampirkan dokumen pendukung untuk membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi kewajiban perpajakannya;

3. Dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia >183 hari dalam 12 bulan tetap harus mengajukan permohonan (pemenuhan persyaratan tertentu ke-5);

4. Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh sesuai Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sedangkan untuk penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia.

Jika dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN atau tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan tersebut maka:

  1. dibatalkan penetapan sebagai WP NE;
  2. tetap merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN); dan
  3. dikenai PPh sebagai SPDN.

 

Itu dia beberapa fakta tentang peraturan bagi WNI yang ingin dijadikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, Anda dapat melihat peraturan lengkapnya disini.

Apabila Anda merasa  kesulitan dalam mengajukan persyaratan untuk menjadi WNI SPLN maka V2C Consultant bisa menjadi solusi tepat sebagai jasa konsultan profesional dengan tim konsultan terdaftar, terpercaya, dan handal. kami selalu memberikan pelayanan secara komprehensif dalam semua aspek (pajak, akuntansi, hukum, dan bisnis).

 

Jika Anda membutuhkan konsultasi dan bantuan seputar AKUNTANSI, HUKUM, PAJAK, dan BISNIS, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui:

Telp.    : 021 733 4239
WA      : 0851 0229 3839
E-Mail  : mkt@v2cconsultant.com
Web.   : www.v2cconsultant.com

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.