Inilah 5 fakta tentang Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Post Image
23 Mar 2020

Semenjak diberlakukannya perubahan oleh DJP terkait PIB yang kedudukannya di persamakan dengan faktur pajak pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019. Peraturan ini menjadi informasi yang penting untuk para Importir terutama Pengusaha Kena Pajak agar PIB yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan ini bukan sebagai penghambat bagi pengusaha untuk impor barang melainkan sebagai salah satu upaya untuk mengontrol barang yang akan impor. Bagaimanapun Indonesia tidak mau menjadi tempat pelabuhan barang-barang berbahaya yang bisa mengancam jiwa banyak rakyat Indonesia.

Ngomong-ngomong, apa itu PIB? PIB atau Pemberitahuan Import Barang adalah suatu dokumen permberitahuan kepada bea dan cukai atas barang import, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai pinsip self assessment. Sistem self-assesment yang dimaksud yaitu menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang dalam PIB. Pada PIB tersebut berisi perincian atas barang import termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan.

Adanya perubahan pada PIB tersebut sesuai dengan dasar hukum pemberlakuan formulir Pemberitahuan Impor Barang Sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU no. 17 Tahun 2006.
  2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2015.
  3. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER 20/BC/2016.

Adapun Jenis-Jenis Pemberitahuan Impor Barang 

  • Pemberitahuan Impor Barang Biasa adalah PIB yang diajukan untuk sekali impor baik untuk barang impor yang telah tiba dan yang diajukan sebelum barang impor tiba.
  • Pemberitahuan Impor Barang Berkala adalah PIB yang diajukan untuk lebih dari sekali impor untuk satu periode. Barang impor dalam periode ini biasanya dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan pabean.
  • Pemberitahuan Impor Barang Penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan lebih dulu dari Kawasan pabean.

Setelah mengetahui jenis PIB, lalu apa hal lain yang perlu kita ketahui tentang PIB? Berikut 4 fakta dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB):

  1. Modul PIB Harus Selalu Diupdate

Ketika sebuah dokumen PIB yang dikirim ke portal Bea Cukai harus dilakukan validasi, salah satu validasi di portal adalah pengecekan apakah data yang dikirim sama dengan yang di portal. Pada kasus ini Importir memasukan kode atau nomor perijinan menggunakan data-data yang belum update menyesuaikan dengan portal. Tujuan mengupdate modul PIB agar data-datanya sama dengan portal Bea Cukai.

Salah satu indikasinya adalah jika kode-kode dokumen perijinan sebagai mana yang dituliskan di atas, belum lengkap terdapat di modul PIB kolom dokumen lampiran yang dimiliki pengguna jasa, maka artinya modul PIB belum diupdate dengan patch yang terbaru. Oleh karena itu bagi para pengguna jasa yang belum mengupate modulnya, diharapkan segera mengupdate secepatnya.

 

  1. Status Barang Impor Dapat Terlacak

Biasanya masyarakat yang suka berbelanja barang impor khawatir atas barang yang dibeli. Apakah sudah dalam perjalanan kurir Indonesia? Atau masih terhambar di Luar Negeri? Jangan khawatir! Tentunya PIB dapat dipantau dengan mengecheck statusnya dalam aplikasi Modul PIB pada kantor Bea Cukai sehingga dapat diketahui perkembangan proses pengimporan yang dilakukan. Status dalam aplikasi Modul PIB akan memberitahu billing pembayaran dan proses custom clearance/administrasinya.

 

  1. Dokumen PIB Bisa Direject

Salah satu faktor penyebab PIB direject Bea Cukai yaitu pihak penerbit ijin salah mengupload data perijinan ke portal sehingga datanya tidak akan sama dengan yang ditransfer kantor Bea Cukai Atau sebaliknya data perijinan dari penerbit sudah benar, pengisian oleh Bea Cukai yang belum benar. Apa akibatnya jika PIB di reject? Salah satu akibat yang paling signifikan adalah proses pengurusan impor akan terhambat. Jika terhambat maka akan menimbulkan kerugian dalam biaya sewa tempat penimbunan dan perbedaan waktu antara kebutuhan pasokan bahan baku dengan proses pengeluaran barang. Atau juga karena barang impornya terlalu lama tersimpan sehingga rusak.

 

  1. Terdapat Sistem Penjaluran Dalam PIB

 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dijadikan dasar dalam sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh Bea Cukai dalam proses impor. Ada 4 sistem penjaluran dari PIB, jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, track record dan informasi yang ada dalam data base Bae Cukai.

Berikut adalah dasar sistem penjaluran dokumen PIB:

  1. Jalur prioritas, jalur ini termasuk jalur khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.
  2. Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
  3. Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan
    pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
  4. Jalur merah (red chanel), ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik (biro Jasa atau calo), dsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.

 

  1. Penyampaian PIB

PIB kemudian dilaporkan bersamaaan dengan beberapa dokumen pelengkap serta bukti pembayaran bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disampaikan kepada pejabat di kantor pabean. Barang Kena Cukai (BKC) dapat dilunasi dengan pelekatan pita cukai yang dokumen pemesananannya telah disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang.

Untuk dokumen seperti Surat Pemberitahuan Jalur Merah, Surat Pemberitahuan Jalur Kuning, SPPB untuk jalur hijau pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal. Sementara, untuk dokumen SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas pelunasannya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja.

 

Menyampaikan PIB adalah kewajiban bagi Importir Orang Pribadi maupun Badan untuk setiap setiap pengimporan atau secara berkala. Pastikan Anda menyiapkan berkas dan ketentuan yang ada serta melaporkan PIB Anda dengan Benar. Pastikan penghitungan pajak yang Anda lakukan sudah tepat, jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa menggunakan jasa Konsultan Pajak yang terpercaya agar dapat melakukan Perencanaan pembayaran Pajak yang tepat dan komprehensif. Anda dapat menggunakan jasa perpajakan yang komprehensif dari V2C Consultant, yang sudah berpengalaman dan memiliki konsultan dengan izin resmi dari Dirjen Pajak Republik Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi kami melalui :⁣⁣
Telp      : 021 733 4239
WA       : 0851 0229 3839
eMail    : mkt@v2cconsultant.com

 

 


 

Konsultasikan Bisnis Anda dan Tumbuh Bersama Kami!

Kami adalah perusahaan jasa konsultan pajak dan bisnis profesional dengan tim konsultan terdaftarterpercaya, dan handal. Kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan konsultan profesional yang terandal di Indonesia dengan reputasi terbaik.