Wajib Pajak Orang Pibadi Pengusaha Tertentu (OPPT)  

Post Image
26 Aug 2019

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 PMK Nomor 215 /PMK.03/2018, Wajib Pajak Orang Pibadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.

Hal yang perlu digaris bawahi dari WP OPPT adalah Seseorang WP OPPT harus mendaftarkan setiap lokasi usahanya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak terkait. Artinya seorang WP OPPT tidak boleh mendaftarkan hanya salah satu lokasi usahanya saja dalam hal memiliki lebih dari satu tempat usaha. Sedangkan pajak yang dikenakan kepada WP OPPT adalah PPh pasal 25.

Dilansir dari pajak.go.id, Tujuan dari pengenaan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah untuk simplifikasi sehingga Anda tidak perlu mengumpulkan omset, penghasilan neto, serta penghitungan pajak dalam penentuan PPh Pasal 25. Anda cukup membayar sejumlah tarif yang ditentukan per bulan dari masing-masing tempat usaha. Kecuali bagi Anda yang telah mengaplikasikan ketentuan PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, kewajiban pembayaran PPh 25 untuk WP OPPT ditiadakan.

Adapun tarif untuk WP OPPT adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usahanya. Adapun pembayaran PPh pasal 25 dari masing-masing tempat usaha merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan. Hal ini termuat dalam pasal 7 PMK Nomor 215/PMK.03/2018 ayat 1 dan ayat 2.

Adapun kode akun pajak yang digunakan untuk penyetoran adalah 411125 dengan kode jenis setor 101.

Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Contoh penghitungan PPh Pasal 25 WP OPPT:

  1. Tempat Tinggal Dan Tempat Usaha Berada Dalam Satu KPP.

Tn. Ninu mempunyai tempat tinggal sekaligus tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP A dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka wajib mendaftarkan NPWP di KPP A.

Omset usahanya sebesar Rp50.000.000,00 pada bulan Juni 2019. 

Terhadap Tn. Ninu hanya diterbitkan NPWP domisili (tidak perlu diterbitkan NPWP cabang).

Pembayarannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor yaitu sebesar :

0,75% x Rp50.000.000 = Rp375.000,00.

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak Tuan Ninu pada akhir tahun.

 

  1. Tempat Tinggal Dan Tempat Usaha Berbeda KPP.

Tn. Nana mempunyai tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di wilayah KPP B dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka, Tn. Nana wajib mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP Cabang/ NPWP Lokasi.

Di KPP A, Tn. Nana tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan di KPP B Tn. Nana memiliki kewajiban PPh Pasal 25.

Omset usaha Tn. Nana di wilayah KPP B adalah sebesar Rp100.000.000,00.

Pembayarannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor yaitu sebesar :

0,75%x Rp100.00.000 = Rp750.000,00.

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak Tn Nana pada akhir tahun. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan di KPP A.

 

  1. Tempat Tinggal Dan Tempat Usaha Di Lebih Dari Satu KPP.

Tn. Nunu mempunyai tempat tinggal di KPP A, mempunyai 2 tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP B dan 1 tempat usaha di wilayah KPP C. Tn. Nunu tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018.

Maka di KPP A, Tn. Nunu diterbitkan NPWP Domisili, tidak ada kewajiban PPh Pasal 25. Di KPP B diterbitkan 2 NPWP Cabang atas masing-masing tempat usaha dan memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha.

Di KPP C diterbitkan 1 NPWP Cabang atas 1 tempat usaha, PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan wpoppt tempat tinggal dan tempat usaha di lebih dari satu kpp