PIB sebagai Faktur Pajak

Post Image
24 Sep 2019

Pada tanggal 2 september yang lalu pemerintah telah memberlakukan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.

Salah satu dokumen yang disamakan dengan faktur pajak adalah dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Di dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang PIB yang PPN-nya dapat dikreditkan.

Agar PIB dapat digunakan sebagai faktur pajak PKP  harus mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan/atau surat penetapan tarif atau nilai pabean.

Selain itu lampiran juga mencakup surat penetapan pabean, surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk memastikan bahwa PIB yang diinput PKP telah memenuhi persyaratan tersebut perlu dilakukan validasi PIB pada aplikasi e-Faktur. Untuk validasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan kegiatan piloting untuk meminimalisasi kesalahan input yang biasanya terjadi pada saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111 khususnya form 1111 B1 sehingga PKP Importir dapat mengisi SPT Masa tersebut secara lengkap, benar, dan jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengisian data PIB, Seorang PKP Importir harus menambahkan keterangan berupa “#KodeKPPBC” setelah nomor PIB pada saat melakukan input Dokumen Lain Pajak Masukan dalam aplikasi e-Faktur.

Berikut adalah tata Cara Pengisian Dokumen Lain Berupa PIB Pada Aplikasi E-Faktur:

  1. Pengisian Kolom Nomor pada Formulir 1111 B1
    1. Diisi dengan Nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.Untuk PIB, kolom ini diisi dengan Nomor yang tercantum dalam PIB ditambah dengan tanda tagar (#) diikuti dengan Kode KPPBC tanpa spasi. Contoh Nomor dokumen PIB 000100 dengan Kode KPPBC 020300 maka pada nomor dokumen tertentu diisi 000100#020300.

    2. Untuk SSP, kolom ini diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Contoh: NTPN 0802060711110609 maka pada nomor dokumen tertentu diisi 0802060711110609.

  2. Pengisian Kolom Tanggal pada Formulir 1111 B1

    Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy. Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut. Contoh: Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP adalah 11 Juli 2019 maka tanggal dokumen tertentu diisi 11-07-2019

  3. Tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 2 September 2019.
  4. Tata cara pengisian SPT Masa PPN 1111 selain dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Berikut adalah jenis-jenis PIB yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak:

  1. Pemberitahuan Impor Barang
  2. Pemberitahuan Impor Barang Khusus
  3. Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Customs Declaration)
  4. Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun ditempat Penimbunan Berikat
  5. Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapatkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
  6. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat
  7. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman
  8. Pemberitahuan Impor Barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

Untuk memudahkan para PKP Importir terkait permasalahan yang sering terjadi saat validasi data PIB pada saat proses unggah (upload) Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur. DJP telah membuat daftar permasalahan berupa kode error beserta solusi untuk mengatasinya. Berikut adalah daftar permasalahan pada saat piloting validasi PIB dan solusinya:

daftar-permasalahan-pada-saat-piloting-validasi-pib-dan-solusinya

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019 jumlah dokumen yang disamakan dengan faktur pajak bertambah menjadi 16 jenis dokumen dari sebelumnya hanya 14 jenis dokumen saja. Berikut adalah daftar jenis dokumen yang disamakan dengan faktur pajak:

  1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
  3. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
  4. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
  5. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
  6. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
  7. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;
  8. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
  9. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);
  10. Pemberitahuan Ekspor Barang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;
  11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
  12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP;
  13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;
  15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut; dan
  16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:
    1. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; atau
    2. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud.