Peraturan Pelaksana PP No.23 Tahun 2018

Post Image
10 Oct 2018

PMK No.99/PMK.03/2018

Peraturan Pelaksana PP No.23 Tahun 2018

Pada Tanggal 27 Agustus 2018, telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan  atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Diatur dalam Pasal 3, Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis pada Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui melalui KPP tempat Wajib Pajak pusat terdaftar, KP2KP, atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP paling lambat akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.

Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai tahun pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat pendaftaran diri.

Tata cara Penyetoran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak, dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemunguc:an Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
    2. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi:

  1. impor; atau
  2. pembelian barang, dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak. 

Tata cara Pengajuan Surat Keterangan diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan kepada DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak pusat terdaftar, KP2KP, atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP.

Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
  2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir. Kewajiban ini ditiadakan untuk WP yang baru terdaftar atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT PPh Tahun Pajak terakhir.
  3. memenuhi kriteria Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Diatur dalam Pasal 6 dijelaskan atas permohonan Surat Keterangan dapat diterbitkan Surat Keterangan dan Surat Penolakan Permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Bila terlewati, permohonan dianggap diterima dan KPP menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah jangka waktu tersebut terlewati.

Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

  1. Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, namun sejak tanggal 1 Juli 2018 memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak 2018 sepanjang Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.
  2. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya serta telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan
    2. Pemotong atau Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
  3. Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya namun tidak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. surat keterangan bebas atau legalisasi surat keterangan bebas dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dan berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018; dan
    2. Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
  4. Surat keterangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini:
    1. dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan kedudukannya dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan
    2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak nenerbitkan kembali Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.