Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017

Post Image
29 Nov 2017

Pemerintah (Kementerian Keuangan) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 mengenai perubahan ke-2 atas PMK No. 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. PMK 165/PMK.03/2017 ini resmi berlaku per 17 November 2017 dan sudah disosialisasikan pada tgl 27 November 2017.

Berikut adalah point2 dalam PMK 165 Tahun 2017:

  1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dan sudah membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibalik namakan atas nama wajib pajak (Pasal 24) :
    1. Harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
    2. Mendapat fasilitas pembebasan PPh Pengalihan bila pengalihan dilakukan paling lambat sampai tanggal 31 Desember 2017.
    3. Fasilitas Pembebasan PPh Pengalihan hanya berlaku jika dokumen yang dibalik namakan masih atas nama :
      • Nominee
      • Pemberi hibah
      • Pewaris
      • Salah satu ahli waris dalam hal tanah atau bangunan tsb telah terbagi
    4. Fasilitas Pembebasan PPh Pengalihan, tidak dapat diberikan jika pembelian tanah dan/atau bangunan dari pengembang (developer) dan belum dilakukan balik nama dari pengembang (Developer) kepada Wajib Pajak.
    5. Untuk keperluan balik nama maka wajib pajak harus menyampaikan bukti pembebasan PPh kepada Notaris dan/atau PPAT berupa :
      • Surat Keterangan Bebas (SKB) atau
      • Foto copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).
    6. Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPh (SKB) wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan :
      • Foto copy SKPP
      • Foto copy SPPT PBB Tahun Terakhir
      • Foto copy dokumen kepemilikan (Sertifikat) atas nama nominee
      • Surat Pernyataan Kepemilikan Harta yang telah dilegalisasi oleh Notaris.
  2. Wajib pajak bisa mendapatkan Surat Peringatan dari DJP (Pasal 40 ayat 1).
    1. Jika Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi tidak menginvestasikan harta tsb ke dalam NKRI atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi dalam jangka waktu yang ditetapkan, wajib pajak mengalihkan hartanya ke luar wilayah NKRI.
    2. Wajib pajak harus menyampaikan surat tanggapan paling lama 14 hari kerja sejak tgl surat peringatan dari DJP
    3. Jika dalam 14 hari kerja Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan maka atas harta bersih tambahan yang tercantum dalam SKPP akan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 kemudian dikenakan PPh dengan tarif sesuai UU PPh.
    4. Uang tebusan yang telah dibayarkan akan dihitung sebagai pengurang PPh terutang
    5. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak perbulan paling lama 24 bulan sejak 01 januari 2017 sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
    6. Pembayaran PPh dan sanksi adm dilakukan dengan menggunakan Kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 514.
  3. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Laporan Penempatan Harta (Pasal 40 ayat 3)
    1. Atas harta tambahan bersih yang tercantum dalam SKPP akan dianggap sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 kemudian dikenakan PPh dengan tarif sesuai UU PPh.
    2. Uang tebusan yang dibayarkan akan dihitung sebagai pengurang PPh terutang.
    3. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak perbulan paling lama 24 bulan sejak 01 januari 2017 sampai dengan terbitnya SKPKB.
    4. Pembayaran PPh dan sanksi adm dilakukan dengan menggunakan Kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 514.
  4. Jika ditemukan harta belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan (Pasal 43)
    1. Termasuk dalam pengertian belum/kurang diungkap :
      • Harta yang tidak diungkapan sebagai harta tambahan dalam Surat Pernyataan sd 31 Maret 2017.
      • Penyesuaian nilai harta akibat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan.
    2. Maka harta yang belum/kurang diungkap akan dianggap sebagai tambahan penghasilan saat ditemukan atau didapatkan informasi.
    3. Tambahan penghasilan tsb dikenakan PPh sesuai dengan tarif UU PPh.
    4. Atas pajak yang tidak atau kurang bayar tsb dikenakan sanksi berupa kenaikan 200% dari pajak terutang.
    5. Pembayaran PPh dan sanksi adm dilakukan dengan menggunakan Kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 515.
  5. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan bearkhirnya periode pengampunan -> Tidak Ikut TA (Pasal 44) :
    1. Maka harta yang belum/kurang dilaporkan pada SPT PPh akan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan atau didapatkan informasi.
    2. Data/informasi yang ditemukan paling lama 3 tahun terhitung sejak UU TA.
    3. Tambahan penghasilan tsb dikenakan PPh sesuai dengan tarif UU PPh.
    4. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak perbulan paling lama 24 bulan sejak ditemukan data sampai dengan terbitnya SKPKB.
    5. Pembayaran PPh dan sanksi adm dilakukan dengan menggunakan Kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 516.
  6. Baik Wajib pajak yang ikut TA maupun yang tidak ikut TA tetapi belum atau kurang mengungkapkan harta baik dalam Surat Pernyataan maupun SPT Tahunan.
    1. Sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi.
    2. Atas Harta tsb dianggap sebagai Penghasilan dan dikenai PPh denagn tarif sesuai Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengenaan PPh atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan (Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2017)
    3. Tarif PPh menurut PP No. 36 Tahun 2017 adalah sbb :
      • 25% untuk WP Badan
      • 30% untuk WP Orang Pribadi
      • 12,5 % untuk WP Tertentu
    4. Perhitungan PPh = Tarif x Nilai Harta
    5. Nilai yang digunakan untuk menghitung besar nilai harta yang belum diungkap ditentukan berdasarkan nilai harta sesuai kondisi dan keadaan pada akhir tahun pajak terakhir (31 Des 2015) :
      • Nilai nominal -> untuk harta berupa kas atau setara kas
      • NJOP -> untuk tanah atau bangunan
      • NJKB -> untuk kendaraan bermotor
      • Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Aneka tambang -> untuk emas dan perak
      • Nilai yang dipublikasikan oleh PT. BEI -> untuk saham dan warrant yang diperjual belikan di BEI
      • Nilai yang dipublikasikan oleh PT. Penilai Harga Efek Indonesia -> untuk obligasi Negara Indonesia dan Obligasi perusahaan
    6. Jika tidak ada yang bisa dijadikan pedoman seperti yang tersebut diatas, maka nilai harta ditentukan dari penilaian Kantor Jasa Penilai Public (KJPP) atau nilai dari DJP apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian.
    7. Dilakukan dengan cara menyampaikan SPM PPh Pasal 4 ayat 2 Final dengan dilampiri bukti pembayaran pajak dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 422.
    8. Tata cara penyampaian SPM PPh Pasal 4 ayat 2 Final diatur dalam PER-23/PJ/2017 tgl 20 November 2017.
  7. Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang pengampunan pajak hanya bisa diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Pajak, upaya hukum terhadap sengketa yang berkaitan SKPKB sesuai dengan UU KUP.