Penjelasan Mengenai Laporan Notifikasi CbCr

Post Image
09 Jan 2019

A. Pengertian CbCr

Laporan Per Negara atau Country by Country Report (CbC Report atau CbCr) adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoriatas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Januari 2017, Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbC Report dengan negara lain.

Dalam pelaksanaannya, CbC Report  yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk ke DJP akan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) dengan Indonesia. Melalui AEoI tersebut, secara resiprokal Indonesia juga akan menerima pertukaran CbC Report terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang entitas induknya berdomisili di luar negeri dari negara/yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili.

B. Siapa yang Wajib menyampaikan CbCr

  1. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan dan menyampaikan CbC Reportke DJP. Penyampaian CbC Report melalui mekanisme ini disebut sebagai primary filing. Kewajiban ini juga berlaku bagi  Entitas Induk yang seluruh anggota grup usahanya merupakan Wajib Pajak dalam negeri.
  2. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan &euro750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) wajib menyampaikan CbC Report ke DJP. Penyampaian CbC Reportmelalui mekanisme ini disebut sebagai local filing. Pada dasarnya mekanisme local filing diwajibkan hanya apabila Indonesia tidak dapat mendapatkan CbC Report UPE di luar negeri melalui mekanisme AEoI. Oleh karena itu, mekanisme local filing hanya diwajibkan kepada anggota Grup Usaha di Indonesia apabila Entitas Induknya berdomisili di negara atau yurisdiksi yang:
    1. tidak mewajibkan penyampaian CbC Report;
    2. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan namun tidak memiliki QCAA; atau
    3. memiliki QCAA namun terjadi systematic failuresehingga CbC Report tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui AEOI.

C. Kewajiban Penyampaian Notifikasi CbCr

Notifikasi merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke DJP yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan CbC Report.

Jika Wajib Pajak Badan memiliki transaksi afiliasi atau merupakan anggota Grup Usaha maka Wajib Pajak Badan tersebut harus menyampaikan Notifikasi. Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki transaksi afiliasi tetapi merupakan anggota Grup Usaha tetap diharuskan menyampaikan Notifikasi. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan adalah Subjek Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

Penyampaian Notifikasi sebagaimana dimaksud Pajak dalam batas waktu paling lama:

  1. 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016; atau
  2. 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya;

melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Pelaporan Notifikasi CbCr untuk tahun 2017 paling lambat akhir Desember 2018.

D. Bagaimana cara penyampaian Notifikasi CbCr

Notifikasi disampaikan secara online melalui laman DJP Online atau manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Bukti penyampaian Notifikasi dan/atau bukti penyampaian CbC Report dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Tanda terima penyampaian Laporan per Negara dapat digunakan sebagai pengganti Laporan per Negara, yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

E. Sanksi Bila Tidak Menyampaikan CbCr dan Notifikasi CbCr

Dikutip dari:

http://www.pajak.go.id/cbcr

Dasar Hukum:

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. 
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata cara Pengelolaan Laporan Per Negara.