NIB berlaku sebagai TDP, API, dan Akses Kepabeanan

Post Image
06 Aug 2019

Pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, maka pada tanggal 21 Juni 2018 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (Online Single Submission). Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PP 24/2018 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP 24/2018.

NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB tersebut berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 26 PP 24/2018 NIB berlaku juga sebagai :

  • TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan
  • API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan
  • Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

TDP sebagaimana dimaksud diatas berlaku ketentuan sbb :

  1. NIB merupakan pengesahan TDP
  2. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB
  3. Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran, dan
  4. Basis data (data base) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan perusahaan

Selain dengan adanya NIB dimana otomatis juga berlaku sebagai TDP, API, dan Hak akses kepabeanan, berdasarkan Ps. 28 PP 24/2018 pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB juga sekaligus terdaftar sebagai perserta jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.