Mulai 1 Oktober 2019, Pasang Iklan Di Google Ads Akan Dikenakan Pajak

Post Image
16 Sep 2019

PT Google Indonesia (PTGI) akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk layanan Google Ads. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2019.

Pengenaan PPN atas layanan Google Ads adalah konsekuensi dalam memenuhi ketentuan perpajakan di Indonesia. Sehingga setiap pengiklan dengan alamat penagihan di Indonesia akan dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Dalam hal ini PTGI akan bertindak sebagai penerbit invoice sebagai reseller jasa. Oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019, PTGI akan terikat dengan persyaratan kontrak dan akan menagih invoice kepada pengiklan atas layanan tersebut. Pengiklan akan mulai menerima invoice termasuk Faktur Pajak dari PTGI.

Pelanggan Google ads asal indonesia akan melihat biaya tambahan muncul pada item baris baru di invoicenya per tanggal 1 Oktober 2019.

Untuk pelanggan dengan status pemungut PPN diharuskan memberikan bukti surat setoran pajak (SSP) asli yang sudah ditandatangani kepada Google.

Google juga akan memberikan potongan pajak sebesar 2% dari pembayaran kepada pelanggan yang memberikan  bukti slip pemotongan pajak original atau bukti potong.

Tentu dengan adanya pajak yang diterapkan pada layanan Google Ads akan memberatkan konsumen di Indonesia. Namun sisi positif dari pengenaan pajak ini adalah penerimaan negara akan bertambah sehingga dapat mempercepat pembangunan sektor-sektor potensial, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari perusahaan digital luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Seperti Google, Facebook, Youtube, Netflix hingga Spotify, karena memiliki potensi pajak yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya.

Dilansir dari cbcnindonesia.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pada tahun 2018 total konsumsi jasa dan barang tak berwujud yang berasal dari luar negeri mencapai Rp 93 triliun. Dengan demikian, jika saat itu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% maka total penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 9,3 triliun.

Menurutnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Google-Temasek, pada 2025 konsumsi jasa dan barang tak berwujud dari luar negeri ke Indonesia bisa mencapai Rp 277 triliun sehingga PPN yang akan didapat negara sebesar Rp 27 triliun.

Dengan adanya potensi yang besar tersebut tentu pemerintah saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk bisa menarik pajak dari perusahaan digital luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki payung hukum yang jelas untuk tata cara penarikan pajak perusahaan tersebut tanpa Badan Usaha Tetap (BUT).

Aturan ini tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Dalam RUU ini, istilah BUT akan dihilangkan karena selama ini dianggap menyulitkan.

Didalam halaman resmi support google menerangkan bahwa Google tidak dapat memberi Anda informasi tentang masalah pajak. Hubungi konsultan pajak Anda, jika ada pertanyaan tentang pajak ini, informasi lebih lanjut seputar konsultan pajak dapat menghubungi kami (klik disini).