Kewajiban Perusahaan Mengubah KBLI Menjadi yang Baru

Post Image
30 Jul 2019

Dengan terbitnya PP no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik menghasilkan banyak perubahan yang signifikan baik dalam proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Setiap kebijakan yang diterbitkan pastinya tidak lepas dari pro & kontra, meskipun demikian mari kita menyikapinya secara positif dengan tujuan utamanya adalah mempermudahnya urusan perijinan berusaha di Indonesia yang selama ini terkenal berbelit-belit. Salah  satu hal yang berhubungan dengan perijinan usaha adalah mengenai “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Adapun bidang usaha tersebut mengacu pada Perka 19/2017 tentang KBLI (Perubahan), atau yang sering disebut KBLI 2017.

Bidang usaha yang tercantum di akta pendirian, akan terkait dengan perizinan yang diperlukan bagi sebuah perusahaan. Misalnya, untuk bidang usaha perdagangan besar maka izin yang diperlukan adalah izin usaha perdagangan yang otomatis berlaku sebagai izin operasional atau izin komersial.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018, disebutkan bahwa “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”). Dengan kata lain, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB.

Saat ini, Lembaga OSS menggunakan KBLI 2017 yang bersandar pada  Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Mengingat baru diundangkan pada 8 Maret 2017, maka menjadi sesuatu yang normal jika banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelum 2017 belum menggunakannya.

Sebagaimana kita tahu bahwa perbedaan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017 terletak pada jumlah digit angka. Pada KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit angka, sementara pada KBLI sebelum 2017 hanya sebanyak 4 digit angka. Perbedaan inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika hendak mendapatkan NIB dari sistem OSS

Pada praktiknya, ada juga perbedaan jenis izin pada bidang usaha berdasarkan KBLI 2017 dan KBLI sebelum 2017. Misalnya saja pada bidang usaha periklanan dengan kode 7310 pada KBLI sebelum 2017 jenis izinnya berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun dalam KBLI 2017 versi OSS, kodenya menjadi 73100 dan jenis izin yang harus dimiliki adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”).

Pemerintah menyadari mengenai perbedaan pemakaian KBLI 2017 dan sebelum 2017 yang dialami para pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (“Pengumuman Bersama”). Surat pengumuman ini sendiri dilakukan pada tanggal Jakarta, 11 Oktober 2018.

Adapun poin utama dari Pengumuman Bersama tsb adalah :

  • OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).
  • Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Perseroan Terbatas tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan pada huruf e, maka NIB Perseroan Terbatas tersebut dibekukan.