In-House Training Perpajakan (PKP, PPN, PPh 21, PP 46, PPh Badan)

Post Image
29 Mar 2018

In-House Tax Training

(PKP, PPN, PPh 21, PP 46 dan PPh Badan)

Fujitama Alfa Megah
Sabtu, 24 Maret 2018

Kegiatan pelatihan Perpajakan ini diselenggarakan oleh V2C Consultant untuk PT.Fujitama Alfa Megah (PT. FAM).  Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 24 Maret 2018 di Taman Tekno Blok H3-31 Bumi Serpong Damai Sektor XI Serpong 15314 - Tangerang, dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

Kegiatan pelatihan ini di bawakan oleh  Ibu Vera H. Setiawan, SE, SH, BKP sebagai trainer profesional dari V2C Consultant

Tujuan diselenggarakannya training ini adalah agar peserta memahami bidang perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan seperti PKP (Pengusaga Kena Pajak), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21), PP 46 (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) dan PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan).

Rangkaian kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu :

Sesi I (08.30 – 12.00)

Sesi II (12.30 – 16.30)

Rekap Pertanyaan

Pengantar:

  1. Kalau pemegang saham setor modal secara tunai, buktinya apa?
  2. Dalam akta pendirian terdapat modal ditempakan/ modal dasar dan modal disetor. Yang dicatat yang mana?

PKP:

  1. Apakah surat pernyataan pinjam pakai gedung memiliki periode waktu?
  2. Adakah ketentuan pajak mengenai surat pinjam pakai?
  3. Apakah boleh nilai sewa gedung disesuaikan saja dengan kemampuan perusahaan (sekedar ada uang sewa)?
  4. Berapa lama surat pinjam pakai (hubungan istimewa) bisa digunakan?
  5. Bagaimana jika pemegang saham menyewakan gedung di bawah harga pasar?
  6. Apakah tidak bermasalah jika ada beberapa perusahaan menggunakan satu gedung? Bagaimana perlakuan sewanya? Apakah harus ada perjanjian sewa?
  7. Bagaimana pengajuan PKP-nya, jika satu alamat digunakan oleh beberapa PT?
  8. Bagaimana jika alamat PKP dengan tempat operasional usaha tidak ada di alamat yang sama?
  9. Bagaimana sebaiknya jika operasional perusahaan sudah berpindah tempat, sementara temat yang lama dijadikan gudang? Tapi tempat yang baru juga sedang menunggu untuk dijual.
  10. Jika menyewa virtual office , tapi operasional dilakukan di tempat lain. Apakah boleh tidak ada orang di virtual office tsb?
  11. Jika perusahaan sudah berdiri lama, tapi saat sepi bolehkah menggunakan virtual office?
  12. Apakah PT/ CV disebut badan hukum?
  13. Jika membuat PT tapi tempatnya di rumah. Boleh atau tidak?
  14. Apakah alamat SIUP boleh tidak diperpanjang atau alamat tidak lengkap?
  15. Perbedaan badan usaha dan badan hukum?

PPN:

  1. Apakah semua BUMN pasti WAPU?
  2. Adakah batas waktu bagi WAPU untuk memberikan SSP?
  3. Apakah ada ‘urgency’ bagi WAPU untuk membuat SSP?
  4. Misalkan ada keterlambatan penagihan dan dikatakan bahwa ada denda. Apakah memamng benar dikenakan denda atau tidak? Bagaimana aspek hukum atas hal ini?
  5. Jika kirim barang hari ini dan nomor seri FP habis. Apakah tanggal FP boleh berbeda dengan tanggal pengiriman dan invoice?
  6. Apakah tanggal FP dan nomor FP boleh tidak berurutan?
  7. Apakah tanggal DO, Invoice dan FP harus sama?
  8. Jika ada tim di Surabaya yang menerima barang tapi DO dibuat dari pusat. Bagaimana solusi agar tanggal FP tidak terlongkap?
  9. Apakah ada konsekuensi jika terlalu sering melakukan pembatalan dan penggantian FP?
  10. Jika ada kesalahan input nama customer pada FP, apakah dilakukan Pembatalan atau penggantian ?
  11. Adakah nilai minimum untuk kegiatan yang dibangun sendiri yang kena pajak dan tidak?
  12. Siapa yang menyampaikan Nota Retur Ke KPP Pembeli?
  13. Bagaimana penggunaan KTP atau NPWP untuk membuat FP?
  14. Bagaimana jika ada transaksi kepada pembeli yang tidak ber NPWP, kemudian ada retur barang tapi di e-faktur tidak bisa meng-upload nota faktur? Bagaimana dengan pembayaran PP 46 nya?
  15. Bagaimana jika CV tidak ber-NPWP dan belum dikukuhkan sebagai PKP?
  16. Bagaimana jika FP dan barang sudah diberikan ke pembeli OP yang tidak PKP, bagaimana pembuatan Nota Returnya (Jika retur sebagian)?
  17. Apakah penanggalan FP pengganti bisa dengan bulan yang berbeda?
  18. Bagaimana jika barang yang sudah dibeli dibatalkan?
  19. Kapan Peraturan untuk penggunaan KTP dan NPWP untuk pembuatan FP mulai berlaku?
  20. Untuk pemindahbukuan pembayaran PPh 4(2), apakah perlu dilakukan jika nilainya kecil?
  21. Beli barang untuk kantor di lotte dan diterbitkan FP. Kita bilang barang konsumsi, lalu dipertanyakan. Tapi Pihak KPP menagih pelaporannya. Mengapa hal ini bisa terjadi?
  22. Jika barang yang dibeli untuk operasional dan yang tidak digunakan ada dalam 1 faktur. Apakah dapat dikreditkan?

PPh 21:

  1. Apakah Tunjangan PPh 21 juga akan dikoreksi fiskal?
  2. Jika Karyawan tidak punya NPWP dan gaji di bawah PTKP. Apakah perlu dimasukan pada SPM?
  3. Bagaimana jika ada karyawan yang tidak terinput (belum PTKP dan tidak punya NPWP)?
  4. Jika NPWP sudah ada sebelum kawin. Tapi setelah kawin tidak melaporkan ke KPP. Bagaimana solusinya?
  5. Jika istri kerja dan sudah ditanggung kantor, apakah bisa lapor masing-masing?
  6. Bagaimana perlakuan dari sisi perusahaan, jika NPWP istri sudah ditutup?

PP 46:

  1. Jadi kalau suatu tahun sudah lebih dari 4,8 M, apakah tetap bisa pakai tarif PP 46?
  2. Perubahan tarif PP 46 ke tarif normal itu otomatis atau bagaimana?
  3. Kalau masih di bawah 4,8 M bisa pakai tarif normal atau tidak?

PPh Badan:

  1. Apa saja biaya yang harus dikoreksi?
  2. Apa itu ekualisasi?
  3. Apakah pendapatan bunga pada laporan P/L dijadikan pendapatan lain-lain?
  4. Apakah hibah dan warisan perlu dilapor ke SPT?
  5. Jika warisan untuk 5 anak tapi kemudian dijual ke satu anak, maka bagaimana pelaporan SPT-nya?
  6. Jika nilai buku suatu harta sudah 0 tapi akan dialihkan ke perusahaan lain, naka nilai apa yang digunakan saat pengalihan?
  7. Apakah ada ketentuan nilai yang mana yang harus dijadikan biaya dan yang mana yang harus diamortisasi?
  8. Jika ada kesepakatan antar PT untuk pemakaian Listrik/air @50% yang digunakan bersama sehingga ada kerugian pada salah satu PT (yang incomenya kecil). Apakah boleh?
  9. Jika kita investasi, apakah akan diamortisasi?
  10. Boleh atau tidak, jika investasi saham menggunakan nama PT, tapi devidennya ke OP?
  11. Jika saat kerugian dikompensasikan (selama 5 tahun) mengalami keuntungan pada tahun ke2, maka bagaimana?
  12. PPh Badan tahun 2016 kan sudah dibuat, jika ada kesalahan apakah bisa diperbaiki?
  13. Lebih baik Pembetulan SPT atau mengisi Formulir Y?

Lain-lain :

  1. Mengenai LPHT ingin dilaporkan secara manual tahun lalu, tapi akhirnya dibatalkan. Apakah di tahun ini dilaporkan dua kali?
  2. Apakah sulit pindah KPP?
  3. Ikut TA tapi kok tidak dapat sertifikat?
  4. Nilai harta logam mulia kan terus meningkat, bagaimana nilai di SPT nya?