Hal-hal yang harus diperhatikan dalam restitusi PPN

Post Image
05 Mar 2019

Karena kompleksitas aturan perpajakan dan bayangan adanya pemeriksaan pajak menyebabkan banyak Pengusaha khususnya Pengusaha Kena Pajak menjadi  berpikir dua kali untuk melakukan restitusi PPN Lebih Bayar, padahal bagi pengusaha sesuai pasal 9 ayat 4b UU PPN yang kegiatan usahanya melakukan :

  1. Ekspor Barang Kena Pajak dengan PPN Keluaran 0%
  2. Penyerahan kepada Pemungut PPN, sehingga PPN Keluarannya langsung disetorkan oleh rekanan ke Kas Negara
  3. Penyerahan yang tidak dipungut PPN
  4. Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud
  5. Ekspor Jasa Kena Pajak
  6. Masih dalam tahap belum berproduksi

Pengusaha tersebut tetap harus membayarkan PPN Masukan kepada rekanan supplier / vendor namun disisi lain tidak mendapat penerimaan pembayaran PPN atas penyerahan kepada customer, yang dapat diilustrasikan sbb :

Maka hal ini umumnya akan mengganggu cash flow pengusaha apalagi bagi pengusaha yang belum memiliki modal besar dan sangat mengandalkan perputaran uang dari usaha tersebut, sehingga menjadi suatu kebutuhan  bagi pengusaha untuk meminta pengembalian (Restitusi) atas kelebihan bayar PPN agar uang tersebut dapat kembali digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah memberikan fasilitas kemudahan bagi para pengusaha tersebut dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor PMK-39/PMK.03/2018, bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan diatas dengan batasan Nilai PPN Lebih Bayar yang direstitusi paling banyak Rp. 1 M  dapat melakukan permohonan restitusi PPN setiap masa pajak dengan mekanisme Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, selain itu prosesnya juga dipercepat sesuai peraturan tersebut hanya dalam jangka waktu satu bulan jika Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi persyaratan melalui proses penelitian yang dilakukan KPP.

Agar proses penelitian yang dilakukan KPP dapat berjalan dengan lancar maka Pengusaha Kena Pajak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pastikan Pengusaha kegiatan usahanya melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 9 ayat 4b UU PPN yang disebutkan diatas
  2. Pastikan Kebenaran penulisan dan perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh Pengusaha
  3. Pastikan PPN Masukan yang dikreditkan tidak termasuk kedalam Jenis Pajak masukkan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 9 ayat 8 UU PPN
  4. Pastikan PPN masukan yang dikreditkan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Supplier / Vendor
  5. Pastikan Nilai PPN Lebih Bayar yang direstitusi paling banyak Rp. 1 M,-
  6. Pastikan Arsip2 dokumentasi Pajak Keluaran & Pajak Masukkan lengkap termasuk dilengkapi dengan Invoice, Surat Jalan, Purchase Order, Kontrak Perjanjian, Bukti Pembayaran kepada Supplier / Vendor, Rekening Bank untuk memudahkan jika petugas KPP meminta konfirmasi data dalam proses penelitiannya
  7. Pastikan Pengusaha dalam menerbitkan Faktur Keluaran telah sesuai dengan ketentuan Ps. 13 UU PPN
  8. Pastikan Pengusaha tidak terlambat menerbitkan Faktur Keluaran dengan memastikan tanggal Faktur Pajak telah sesuai dengan tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran tergantung kejadian mana yang lebih dulu
  9. Pastikan PPN yang harus disetor sendiri oleh Pengusaha telah memperoleh validasi NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara)
  10. Pastikan Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
  11. Pengusaha Kena Pajak tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Penyelesaian permohonan pengembalian harus diselesaikan dalam waktu singkat yaitu 1 bulan sehingga petugas pajak hanya melakukan penelitian, namun apabila dalam proses penelitian tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PMK-39/2018 sehingga tidak diterbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) maka proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme  sesuai Ps. 17B UU KUP setelah melalui proses Pemeriksaan Pajak, sehingga tetap harus menjadi perhatian bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar termasuk telah melaksanakan pembukuan dengan benar (wajib bagi PKP Badan), telah melakukan pemungutan dan/atau pemotongan pajak dengan benar, telah memungut PPN sesuai dengan ketentuan, dll.