Bincang Pajak “Pasca Tax Amnesty dan Pajak Property” di Studio Mandarin Station

Post Image
07 Feb 2018

Host.                  : Bpk. Sunaryo  

Pembicara           : Ibu Vera H. Setiawan S.E., S.H., BKP.

 

Prolog:

Tax Amnesty atau yang biasa disingkat TA yaitu yang berarti Pengampunan Pajak, TA jilid 1 dan jilid 2, sebenarnya jilid 2 tidak ada tetapi Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang mungkin tidak ikut TA karena kesibukannya atau mungkin ada yang ketinggalan karena hartanya begitu banyak berceceran dimana mana dan tidak mudah mengumpulkannya, maka melalui dengan peraturan menteri keuangan No.165 Tahun 2017 wajib pajak bisa mengikuti  kembali melaporkan harta harta yang belum dilaporkan atau yang ketinggalan seperti itu pak. Tarif-tarifnya itu berbeda dengan kalo kita mengikuti TA.

 

 

  1. Host :Baik Bu Vera, tadi saya dengar ada TA pengampunan pajak, itu sebenarnya

pengampunan apa itu ya?

Pembicara  : Oke baik pak sunaryo, saya jelaskan.

Pengampunan pajak itu karena wajib pajak pada saat pelaporan SPT-nya atau surat pemberitahuan tahunan, mungkin mereka dengan tidak sengaja belum melaporkan harta yang mereka miliki atau memang sengaja tidak melaporkan harta-harta yang mereka miliki pada SPT. Sehingga apabila ada wajib pajak yang mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja belum melaporkan harta-harta tersebut yang mereka miliki maka pemerintah memberi kesempatan dan mengampuni para wajib pajak yang lalai atau yang sengaja, membayar dengan tarif yang cukup murah untuk melaporkan harta-harta yang mereka miliki dengan membayar pajak sesuai dengan tarif berdasarkan periode yang mereka ikuti.

Contohnya, periode pertama :

Apabila mereka mau mengikuti TA maka Wajib Pajak hanya membayar 2 % dari nilai harta yang belum mereka ungkapkan.

Nilai harta tersebut dari mana?

Nilai harta itu tergantung jenis hartanya. Ada harta yang berupa properti, maka yang dipakai bisa mengikuti nilai pasar atau NJOP pada tahun 2015.

Apabila berupa rekening atau tabungan, maka yang dipakai adalah nilai nominal saldo per 31 des 2015.

Demikian Pak Sunaryo.

 

  1. Host : Oh iya sangat jelas ya ibu.

Nah Jika saya belum ikut TA tapi semua harta saya belum semua saya laporkan pada SPT-SPT  sebelumnya.  Apakah pembelian properti yang pernah saya beli, tetapi belum saya laporkan apakah termasuk kena PP No 36 tahun 2017?

Pembicara  : Ya, saya jelaskan terlebih dahulu PP 36 tahun 2017 itu adalah peraturan pemerintah mengenai

pengungkapan harta bersih yang belum dilaporkan atau yang masih ketinggalan ataupun penghasilan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT khususnya SPT tahun 2015 ke bawah dan belum ikut TA maka itu merupakan objek dari PP (peraturan Pemerintah) No.36 yaitu penghasilan yang dikenakan atas harta bersih yang tarifnya bervariasi.

Bila OP (Orang Pribadi) Tertentu dengan tarif 12,5% , bila OP itu 30 % untuk WP (Wajib Pajak) Badan / Perusahaan tarifnya 25% ini sangat berbeda dengan kalau kita ikut TA yang tairfnya sangat rendah sekali.

Tetapi apabila bapak tdak ikut PP No.36 dan ternyata oleh petugas pajak diperiksa dan ditemukan adanya harta yang belum dilaporkan maka ini akan terkena sanksi yang cukup besar. Seperti itu pak.

 

  1. Host : Iya kalau terdengar seperti itu, sanksi apa saja itu Bu ya ?

Pembicara  : Sanksi yang terkait adalah kalau kita ikut TA maka kena sanksi selain pokok yang harus dibayar untuk

OP pokoknya 30 % dan untuk WP badan tarifnya 25%,  plus sanksi 200% dari pajak terutang. Cukup besar.

Kalau untuk yang tidak ikut TA maka WP tersebut harus membayar dengan tarif normal ditambah sanksi 2% per bulan max 48% atau max 24 bulan seperti itu Pak.

Jadi manfaatkan PMK 165 ini ya dan ini kita bisa manfaatkan kapan aja sepanjang petugas pajak belum mengeluarkan SP 2 . SP 2 itu apa? Surat Pemeriksaan Pajak.

 

  1. Host : Kalau saya sudah ikut TA bu, bila saat ini saya rencana beli propertI, apakah uang pembelian propertI

akan ditanyakan dari mana bu ya? Tadi ada disebutkan harta bersih ,harta apa, pendapatan bersih bagaimana itu bu ?

Pembicara  : Kalau bapak mau beli properti atau mau beli harta sumber uang pasti akan mereka analisa melalui

SPT yang bapak laporkan. Artinya apa ? Secara tidak langsung berarti mereka akan meminta pertanggungjawaban atas pemberlian harta tersebut dari mana sumbernya. Seperti itu pak.

Nah, tekait dengan PP 36 th 2017 itu merupakan peraturan pajak yang timbul sebagai konsekuensi terbitnya UU pengampunan pajak yang mana poinnya adalah pengenaan pajak penghasilan atas harta bersih yaitu apabila terdapat harta dari tahun 1985 – 2015 yang belum atau kurang dilaporkan pada SPT tahun 2015 atau surat pengampunan pajak maka akan dikenakan dengan tarif seperti yang tadi saya jelaqkan baik untuk OP tertentu 12,5% untuk OP 30% dan WP badan tarifnya 25 % seperti itu.

 

  1. Host : Baik terima kasih bu vera tapi kalau bila saya rencana ingin atau mau beli properti tapi saldo bank saya

tidak ada dalam SPT sementara saudara saya memiliki saldo uang cukup banyak bisakah saya membeli properti dengan memakai nama saudara kita Bu ?

Pembicara  : Oke Pak Sunaryo, terkait dengan pertanyaan tadi saat ini kebetulan Indonesia sedang menerapkan era

keterbukaan data dan atau informasi keuangan untuk tujuan perpajakan sehingga kami tidak menyarankan melakukan hal demikian.

Artinya apa? Apabila bapak membeli properti karena bapak secara pajak tidak mempunyai saldo uang tetapi saudara bapak memiliki saldo uang di SPT-nya dan bapak memakai nama saudara ini ada efek secara hukum maupun secara perpajakan.

Efek secara hukumnya apa? Berarti pemiliknya adalah saudara Bapak.

Efek secara pajaknya apa? Ini akan kelihatan nanti pada saat petugas pajak memeriksa karena adanya keterbukaan informasi keuangan karena bapak bisa membeli tanpa adanya harta yang bapak miliki tanpa sumber uang yang jelas. Seperti itu pak.

 

  1. Host : Sekarang saya bisa sedikit mengimpulkan karena saya sering juga mendengar teman bilang, mereka itu

mempunyai SPT miskin dan ada juga yang katanya ada SPT kaya. Yang tadi itu yang ibu sebut mereka yang di dalam SPT-nya tidak memiliki saldo uang adalah yang secara uang pasar disebut SPT miskin ya Bu ya?

Pembicara  : Ya boleh dikatakan seperti itu. Padahal sesungguhnya memiliki tetapi karena tidak tertib administrasi

mungkin juga karena akibat kelalaian / sengaja disembunyikan sehingga harta-hartanya belum dilaporkan semuanya.

 

  1. Host : Jika saat beli properti tidak mau memberikan atau saya belum memiliki NPWP, itu bisa ga ya Bu ?

Pembicara  : Saat ini dengan peraturan pemerintah yang begitu banyak dan begitu ketat apa bila bapak membeli

properti dan memiliki NPWP tapi bapak tidak mau memberikan NPWP tersebut itu tidak bisa pak.

Karena pada saat bapak membeli properti Bapak harus membayar pajak yaitu pajak derah yang kita sebut BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan si developer yang memiliki properti tersebut harus menerbitkan faktur pajak,  karena developer sudah PKP karena nilainya kan besar-besar ya Pak ya. Karena harus menerbitkan faktur pajak kewajiban mereka adalah meminta NPWP untuk dicantumkan dalam faktur pajak sehingga mau tidak mau pada saat membeli properti pasti diminta oleh pihak developer NPWP bapak.

 

  1. Host : Tapi masih beredar di masyarakat bahwa apabila tidak dapat menunjukan NPWP atau tidak memakai

NPWP masih bisa memakai KTP katanya apa benar itu ?

Pembicara  : Kalau untuk dagang itu bisa, tapi kalau untuk pembelian properti itu tidak bisa Pak, karena nanti Bapak

pasti akan dibuatkan oleh pihak notaris NPWP sehingga Bapak akan memiliki 2 NPWP jadi sebaiknya Bapak sudah memilii NPWP dan pada saat membeli properti tersebut diminta NPWP-nya maka seharusnya Bapak memberikan supaya tidak terjadi pembuatan NPWP kembali

 

  1. Host : Ini berarti mereka yang memiliki harta tapi belum mempunyai NPWP menjadikan mereka tidak

punya hak untuk membeli properti karena tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat selesaikan secara hukum gitu Bu ya?

Pembicara  : Ya betul kalau zaman-zaman dahulu belum seketat sekarang ya Pak mungkin mereka bisa membeli

properti tanpa NPWP pada saat menjualnya nanti itu wajib bikin NPWP, sehingga mau ga mau pasti mereka akan punya NPWP juga pada akhirnya.

 

  1. Host : Saya mendengarkan NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, sebenarnya NPWP sebagai KYP dan

ada masa waktunya atau tidak?

Pembicara  : Untuk NPWP tergantung NPWP itu dimiliki oleh siapa kalau untuk OP, NPWP itu tidak ada masa

berlakuanya artinya seumur hidup apabila OP tersebut sudah meninggal dunia baru bisa dicabut jadi melekat pada orangnya.

Sedangkan NPWP yang dimiliki perusahaan yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, maka NPWP tersebut bisa dihapus atau dicabut apa bila badan usaha tersebut dilikuidasi dan harus dilampirkan akta likuidasinya baru bisa diproses pencabutan.

Sedangkan untuk OP dalam hal mencabut atau menghapus itu harus melampirkan akta kematian selain itu juga apa bila OP tersebut meninggalkan Negara Indonesia artinya berganti kewarganegaraan, dokumen apa yang harus dilampirkan pada saat mereka bukan lagi wni sehingga tidak wajib memiliki NPWP? dokumen kewarganegaraan .

Harus dimohon untuk dicabut dicabut. Setelah dicabut baru tidak punya kewajiban lagi untuk melapor SPT.

 

  1. Host : Kemudian kalau tidak pindah keluar negeri tapi berpindah kota bagaimana apakah NPWP ikut kesana

atau kota tersebut membuat NPWP baru lagi karena beda wilayah pemerintahannya apakah seluruh Indonesia hanya memakai satu?

Pembicara  : Kalau dulu iya pada saat kita pindah kita harus urus kembali perpindahannya.

Tapi sekarang dengan sistem keterbukaan informasi pada saat kita pindah wilayah tetapi masih dalam ruang lingkup Negara Iindonesia, kita cukup pemberitahuan saja bahwa kita sudah pindah, nomornya tetap sama. Jadi, hanya pemberitahuan sehingga berkas-berkas kita di tempat yang lama akan dipindahkan ke tempat yang baru.

 

  1. Host : Mengenai masalah properti,  membeli dan menjual properti. Apabila pada saat sekarang, saya ingin

membeli property atau saya sudah membeli property. Down Payment (DP) pembelian property tersebut apakah dilaporkan dalam harta di SPT objek pajak atau bagaimana Bu?

Pembicara  : Ya Apabila bapak membeli property atau sudah membeli property, maka pembelian uang muka

pembelian property itu bapak usah harus laporkan.

Contoh misalnya Bapak beli di tahun 2017 bulan Februari baru booking fee. Terus bulan berikutnya, Bapak sudah membayar angsuran pertama , uang muka pertama. Nah, Pada saat membayar uang muka pertama itu berarti masih di tahun 2017 sampai ke Desember tahun 2017 Bapak udah harus melaporkan property tersebut ke daftar harta pada saat bapak melaporkan SPT dan sisanya saldo utangnya harus dilaporkan juga pada daftar utang. Seperti itu Pak.

Jadi nilai propertinya dimasukan dalam daftar harta SPT OP sedangkan saldo yang belum terbayar

masuk ke daftar hutang.

 

  1. Host :  Bila pembelian property dengan angsur ke developer apakah boleh property tersebut saya lapor pada

daftar harta di SPT pada saat setelah lunas atau tanda tangan akta Jual Beli?

Pembicara  : Kalau secara aturan tidak boleh Pak, karena nanti tidak sinkron. Pada saat misalnya contoh Bapak

angsur selama 3 tahun  ke developer. Mulai 2017, akan sselesai pembayarannya pada tahun 2020. Kalau pada saat pelunasan 2020, bapak baru lapor property tersebut di daftar harta, maka nanti tidak matching atau tidak sinkron antara uang keluar dengan penghasilan bapak. Karena seharusnya bapak melaporkan pada saat bapak pertama kali beli. Saat membayar angsuran pertamanya, yaitu pada tahun 2017. Sehingga pada tahun 2017 itu ada daftar propertinya, untuk daftar harta dan cicilannya yang belum terbayarkan saldonya akan masuk ke daftar utang. Sehingga menjadi sinkron dan saat analisa oleh petugas pajaknya menjadi benar.

 

  1. Host : Berarti kalau saya simpulkan bahwa, apabila pada saat sekarang saya membeli property walaupun

tidak dibayar penuh maka kita harus mendaftarkan di dalam laporan daftar SPT adalah harga nilai penuhnya. Sedangkan yang kita belum bayar itu adalah dilaporkan dalam bentuk utang?

Pembicara  : Jadi pada saat bapak membayar uang muka pertama, bapak harus melaporkan nilai properti tersebut

di luar PPN ya Pak. Jadi, harga jual properti tersebut tidak termasuk PPN, dilaporkan pada daftar harta di SPT bapak. Sisa angsuran yang belum terbayarkan, saldo utangnya ke developer, itu masuk sebagai daftar utang.

Nanti disana mencantumkan nama pemilik/ pemberi utangnya adalah perusahaan developer. Saldonya, saldo per akhir tahun dimana pajak membeli properti tersebut.

 

  1. Host : Tadi kan ibu Vera menjelaskan pembelian properti langsung dari developer, kalau memang properti

itu dibeli dengan KPR bank bagaimana ya? Bagaimana cara pelaporkan SPT-nya bu?

Pembicara  : Kalau bapak membeli properti tersebut dananya berasal dari KPR Bank, maka pembelian properti

tersebut. Misalnya contohnya Bapak membeli di tahun 2017, dan KPR-nya cair di tahun 2017 juga, maka pada saat bapak beli di tahun 2017, pada saat lapor SPT OP (orang Pribadi) Bapak, Bapak harus mencatunkan daftar harta berupa properti yang bapak beli sebesar harga harga properti yang Bapak beli tidak termasuk PPN  dan mencantumkan utang pada pihak bank sebesar saldo yang bapak belum bayar per akhir tahun tahun pajak yang bapak mau laporkan.

 

  1. Host : Termasuk kewajiban kita kepada bank itu sebenarnay kan termasuk bunga-bunga yang harus kita

bayar kepada bank. Bagaimana itu bu ?

Pembicara  : Iya ,. Saldonya adalah saldo keseluruhan. Cicila sudah mencerminkanapabila bapak bisa membayar

cicilan tersebut diatas penghasilan yang bapak terima berarti bapak mempunya pendapatan lain-lain yang belum dilaporkan. Contohnya seorang karyawan membeli properti dengan harga 1 M dan pembayaran tersebut melalui KPR Bank. KPR bank itu ada persayaratannnya dimana cicilannya itu harus 1/3 dari gaji. Apabila pembelian properti 1M itu dan dikucurkan oleh bank ternyata gajinya itu tidak memenuhi syarat artinya lebih rendah maka KPR nya akan ditolak.

Hal yang kedua, bisa jadi diterima tetapi karena si karyawan tersebut, mempunyai penghasilan lain-lain. Jadi antara gaji dan penghasilan lain-lain itu digabung sehingga cicilannya masih mencukupi 1/3. Oleh karena itu bank akan mengucurkan KPR tetapi secara pajak kebetulan si karyawan hanya melaporkan penghasilan berupa gaji saja, sedangkan pendapatan lain lainnya tidak dilaporkan maka petugas pajak akan mengetahui bahwa pembelian properti tersebut dananya tidak mencukupi dari gaji. Sehingga petugas pajak akan mengejar si WP Karyawan tersebut untuk membayar pajak kembali atas penghasilan lain yang belum dilaporkan.

 

  1. Host : Sebelum kita membahas yang lebih ringan. Jika saya sebagai seorang pedagang yang sudah terdaftar

sebagai PKP, apakah PPN atas pembelian properti dapat saya kreditkan?

Pembicara  : Kalau bapak seorang pedagang, dan sudah mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha kena pajak)

maka semua pembelian baik barang dagangan atau barang properti itu dapat dikreditkan dengan cara oembelian atas properti atau barang dagangan itu terkait dengan usaha bapak. Tapi kalau tidak terkait, maka tidak dapat dikreditkan.

 

  1. Host : Yang maksudnya terkait dan tidak terkait itu apa bu?

Pembicara  : Terkait artinya begini, bapak usaha dagang terus bapak memberli properti. Nah properti itu digunakan

untuk tempat usaha bapak. Berarti itukan terkait dengan usaha bapak, maka pembelian  properti tersebut dapat dikreditkan PPN nya.

 

  1. Host : Misalnya kita membeli apartemen atau properti yang bukan office building tidak bisa Bu ya?

Pembicara  : Betul. Karena beli apartemen itu untuk dihuni. Karena tidak terkait dengan usaha bapak dagang.

Maka itu tidak dapat dikreditkan.

 

  1. Host : Masih ada pertanyaan mengenai sewa menyewa. Jika properti yang saya beli saya sewakan lagi. Tetapi

penyewanya tidak mau memberikan NPWP. Bagaimana pelaporan SPTnya?

Pembicara  : Kalau bapak sebagai pemilik properti dan menyewakan kebetulahn penyewanya adalah orang pribadi

dan tidak memiliki NPWP, maka bapak tidak perlu kuatir. Tidak apa apa orang tersebut  tidak memberi NPWP. Tetapi bapak harus melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Pembayaran yang diberikan oleh si penyewa bapak harus setor sebesar 10% ke negara. Secara mandiri dan bapak melaporkan sendiri. Tetapi apabila penyewanya adalah berbentu badan usaha atau badan hukum, dan tidak memiliki NPWP. Maka bapak perlu tanyakan. Karena kalau badan usaha atau badan hukum, dia sebagai penyewa,dia punya kewajiban harus memotong penghasilan yang bapak terima. Sehingga pada saat dia membayar, si badan usaha atau badan hukum tersebut memotong PPH berupa sewa sebesar 10% dan memberikan Bukti Potog kepada Bapak.

Bukti potong yang bapak terima dari si penyewa bapak harus laporkan di SPT. Penghasilan sewa itu masuknya di kolom penghasilan yang sudah bersifat final. Jadi bapak tidak perlu membayar lagi. Hanya cukup melaporkan dan melampirkan bukti potong yang bapak terima dari si penyewa yang berbentuk badan usaha atau badan hukum.

 

  1. Host : Kalau jual beli kita itu dengan badan hukum adalah bisa langsung dipotong?

Pembicara  : Bukan jual beli tapi sewa menyewa.

 

  1. Host : Kalau dengan orang pribadi?

Pembicara  : Ya Bapak harus membayar sendiri. Secara mandiri. Yang kita kenal sebagai self assessment.

 

  1. Host : Terima kasih Bu Vera atas ulasannya seputar perpajakan semoga bisa memberikan manfaat bagi pendengar di Mandarin Station.

Pembicara  : Terima kasih kembali Pak Sunaryo atas kesempatan yang diberikan semoga penjelasan saya bermanfaat bagi pendengar Mandarin Station 98,3 FM.

Pesan saya kepada Para Pendengar, mari kita tertib administrasi agar terhindar dari permasalahan perpajakan yang timbul di kemudian hari. Dan milikilah kesadaran untuk membayar pajak dengan benar.