Asyik, Tarif PPh Bunga Obligasi Turun

Post Image
04 Sep 2019

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019, Pemerintah resmi memangkas Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi menjadi 5% (lima persen) dan 10% (sepuluh persen) dari semula sebesar 15% (lima belas persen) dan 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan peraturan tersebut, Tarif PPh untuk bunga obligasi untuk infrastruktur adalah sebesar 5% (lima persen) sampai tahun 2020, dan menjadi 10% (sepuluh persen) berlaku untuk tahun 2021 sampai seterusnya.

Aturan ini merupakan Perubahan Kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Perubahan Pertama tentang pajak penghasilan atas bunga obligasi ini tertuang dalam PP Nomor 100 Tahun 2013, dimana tarif 5% (lima persen) hanya berlaku bagi wajib pajak reksa dana, sedangkan wajib pajak kontrak investasi kolektif (KIK) dikenai tarif lebih tinggi yakni 15%(lima belas persen).

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ini, Tarif 5% (lima persen) dan 10% (sepuluh persen) tersebut diperuntukan bagi wajib pajak reksa dana dan wajib pajak kontrak investasi kolektif (KIK) meliputi dana investasi infrastruktur, Dana Investasi Real Estate, dan efek beragun aset yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan pajak penghasilan atas bunga obligasi ini berlaku untuk surat utang, termasuk surat utang negara dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

 

Infografis Tarif PPh Bunga Obligasi

Infografis Tarif PPh Bunga Obligasi

 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi untuk masyarakat umum sendiri tetap 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan atas bunga obligasi ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan proyek infrastruktur dan real estate serta mendorong pengembangan pasar keuangan agar masyarakat mau memiliki surat utang melalui kontrak Investasi Kolektif khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah pusat.

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019, seperti yang tertulis pada pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019.