Apakah Setiap Laporan Keuangan Harus Diaudit?

Post Image
16 Apr 2018

Mengapa Laporan Keuangan harus Diaudit?

Laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan, dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah auditing yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Jika tidak diaudit maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu laporan keuangan yang belum di audit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Jenis-Jenis Opini Audit

OPINI

KARAKTERISTIK

Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP)

Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Laporan keuangan dapat diandalkan namun pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa masalah yang diungkapkan auditor atas  pos yang dikecualikan agar tidak salah mengambil keputusan.

Tidak wajar (adversed opinion)

Laporan keaungan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK/IFRS/SAP).

Menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)

Suatu nilai secara material tidak dapat diyakini auditor karana adanya pembatasan lingkup pemeriksaaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti


Apakah
Dasar Hukum Perseroan harus Diaudit oleh Akuntan Publik?

Pasal 68 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dijelaskan pada penjelasannya:

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.

Apakah Semua Laporan Keuangan Perusahaan harus Diaudit?

Pasal 68 ayat 1 UU No.40  tahun 2017  tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

  1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun atau mengelola dana masyarakat.
  2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
  4. Perseroan merupakan persero.
  5. Perseroan mempunyai aset atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50 miliar.
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bila memenuhi setidaknya satu dari kriteria di atas, laporan keuangan perusahaan tersebut wajib diaudit.

Apa Kaitan Laporan Keuangan Diaudit dengan Pelaporan SPT?

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Jika laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Bagaimana jika SPT dinyatakan Tidak Lengkap?

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 dijelaskan :

Jika WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau isi SPT tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, maka akan dikenakan sanksi berupa:

  • Pertama kali dilakukan : tidak dikenai sanksi pidana dan wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
  • Sudah pernah dilakukan sebelumnya : didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah ditetapkan bahwa bagi Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak lengkap akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A, Pasal 38 huruf b, dan Pasal 39 ayat (1) huruf d

  • Pasal 13A:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

  • Pasal 38 huruf b:

Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun .

  • Pasal 39 ayat (1) huruf d:
  1. Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
  3. Di antaranya menyatakan: Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

 

Sumber :

http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D

https://www.online-pajak.com/id/undang-undang-40-tahun-2007

http://amsyong.com/2013/09/haruskah-setiap-pt-dan-badan-hukum-lain-diaudit