Apa itu KSWP?

Post Image
23 Jul 2019

Tahukah Anda, apa itu KSWP? KSWP atau Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan pengecekan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Ditjen Pajak untuk mengetahui status wajib pajak dari Ditjen Pajak.  Dengan adanya KSWP, wajib pajak akan memperoleh  keterangan status wajib pajak yang merupakan syarat untuk mendapatkan layanan publik tertentu.

Layanan publik tertentu yang dimaksud adalah layanan publik berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh Intansi pemerintah terkait, misalnya adalah layananan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah seperti Layanan Izin Usaha Perdagangan,  Layanan Izin Usaha Hiburan, Layanan Izin Mendirikan Bangunan, Layanan Izin Trayek, Layanan Izin Usaha Perikanan dan lain sebagainya.

Dengan hadirnya Konfirmasi Status Wajib Pajak ini diharapkan dapat mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Karena proses perizinan layanan publik tertentu hanya bisa dilakukan apabila pemohon perizinan sudah dinyatakan valid oleh sistem KWSP yang ada.

Jika status dari pemohon perizinan tidak valid, pemohon atau  wajib pajak yang bersangkutan harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid dan mendapatkan Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebelum dapat melanjutkan proses perizinannya.

Status Valid akan di berikan apabila wajib pajak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh DJP, yaitu:

  1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem imformasi milik Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak Terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib pajak.

 

Alur KSWP

Alur Proses KSWP

 

Berdasarkan data yang dibagikan oleh DJP melalui saluran sosial media resminya, sampai dengan bulan Juni 2019 DJP telah menjalin kerjasama dengan 12 (Dua Belas) Intansi pemerintah terkait, dan segera menerapkan KSWP terhadap 16 (Enam Belas) Intansi Pemerintahan Lainnya.

Berikut adalah daftar 12 (Dua Belas) Intansi pemerintah yang sudah menerapkan KSWP sampai dengan bulan Juni tahun 2019 :

  1. Kementerian Hukum dan Ham
  2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  4. Kementerian Kelautan Perikanan
  5. Kementerian Dalam Negeri
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional
  7. Kementerian Perdagangan
  8. Kementerian Kesehatan
  9. Kementerian Perindustrian
  10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  11. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  12. Kementrian Keuangan

Dan berikut adalah daftar 16 (Enam Belas) Intansi pemerintah yang segera menerapkan KSWP pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 :

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Kementerian Pertanian
  3. Kementerian Perhubungan
  4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  5. Kementerian Agama
  6. Kementerian Pariwisata
  7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  8. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  9. Kementerian BUMN
  10. Kementerian Ketenagakerjaan
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Lembaga Kebijakan Pengaduan Barang dan Jasa
  13. Badan Kepegawaian Negara
  14. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  15. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  16. Badan Standarisasi Nasional.

DJP senantiasa berupaya untuk  memperluas kerjasama KSWP agar bisa diterapkan pada seluruh kementrian dan pemerintah daerah yang melakukan pelayanan publik tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara demi mewujudkan kemandirian bangsa.