Lebih Bayar PPN bisa direstitusi setiap bulan

Post Image
20 Feb 2019

Lebih Bayar PPN bisa direstitusi setiap bulan! Bagaimana Prosesnya ?

 

Beberapa waktu lalu kami pernah membahas mengenai  Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yaitu :

  • Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan
  • Pengusaha Kena Pajak telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan pada setiap Masa Pajak.

 

Kegiatan tertentu apa yang dimaksud ?

Dasar hukum atas restitusi setiap masa pajak tersebut diatur dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 Ps. 9 ayat (4b) sehingga Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dikenal dengan PKP  Ps. 9 ayat (4b), dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan no 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak,  oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan :

  1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
  3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
  4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
  5. Ekspor Jasa Kena Pajak.

 

Penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

  1. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  • Untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
  • untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
  • Untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pemyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi
  1. Berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian apakah Pengusaha Kena Pajak memenuhi pesyaratan :
  • Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak yang :
  1. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  2. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  3. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanan;
  4. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
  5. pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; atau
  • Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pabrikan atau produsen menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu; 
  • Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  • Pengusaha Kena Pajak tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan berupa:
  • Menerima permohonan Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan; atau
  • Menolak permohonan Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan pemberitahuan penolakan dimaksud, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan
  1. Derektur Jenderal Pajak memberikan keputusan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pennohonan diterima secara lengkap.
  2. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  • Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan; dan
  • Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

 

Berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah secara jabatan dengan menerbitkan keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

 

 

Kecuali bagi anda yang telah memenuhi persyaratan tertentu :

  1. Tidak perlu lagi mengajukan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
  2. Direktur Jenderal Pajak juga tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

 

Apa saja persyaratan tertentu yang dimaksud ?

  1. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan
  2. Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dan tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

 

Ilustrasi tax refund (google)

 

Bagaimana proses Permohonan Pengembalian Pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ?

  1. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi:
  • penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah masih berlaku, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
  • Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  • Pengusaha Kena Pajak tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
  1. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak memenuhi ketentuan kewajiban formal, terhadap Pengusaha Kena Pajak tidak diberikan Pengembalian Pendahuluan
  2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah memenuhi ketentuan kewajiban formal, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap:
  • Pemenuhan kegiatan tertentu

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu pada Masa Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

  • Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak

Penelitian ini dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.

  • Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak

Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.

  • Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah telah divalidasi dengan NTPN

 

Hasil penelitian terhadap pemenuhan ketentuan ini digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

 

Berdasarkan hasil penelitian, Direktur Jenderal Pajak :

  1. Menerbitkan SKPPKP, dalam hal :
  • Hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan Pengusaha Kena Pajak memenuhi ketentuan kewajiban formal dimaksud; dan
  • Hasil tindaklanjut penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau
  1. Tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukan kepada Pengusaha Kena Pajak, dalam hal:
  • Hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan; atau
  • Hasil tindaklanjut penelitian menunjukkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak

 

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atau pemberitahuan tidak menerbitkan SKPPKP diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP atau pemberitahuan, permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP. Dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak pada SKPPKP tidak sama dengan jumlah dalam permohonan Pengembalian Pendahuluan, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan melalui surat tersendiri. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak meminta pengembalian atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dapat melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

 

Pengusaha yang melakukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak masih dapat dilakukan pemeriksaan ?

 

Dalam hal Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan/atau Wajib Pajak Persyaratan Tertentu juga ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, tata cara Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 PMK 39/PMK.03/2018 dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4f) Undang-Undang PPN.

 

Dalam hal Wajib Pajak Kritera Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar dan SPT tersebut:

  1. tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan; dan
  2. tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP,

SPT tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

 

Dalam hal Wajib Pajak Kritera Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, SPT tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP, terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.